Foto : Rina/TimeX
MENGADU-Forum Peduli Pasar Sentral (FPPS) saat mengadu ke DPRD Mimika menyikapi kondisi Pasar Sentral di Kantor DPRD Mimika, Rabu kemarin.
TIMIKA, TimeX
Forum Peduli Pasar Sentral (FPPS) Kabupaten Mimika mengadu ke DPRD Mimika, Rabu (10/10).
Enam perwakilan FPPS yang dipimpin La Suardi menjelaskan terkait kondisi dan pengelolaan Pasar Sentral perlu ditata kembali.
Permintaan tersebut menyusul kondisi Pasar Sentral yang ditempati pedagang maupun penjual semakin semrawut, bahkan banyak lapak-lapak pasar yang tidak dimanfaatkan baik.
La Sarudi selaku Ketua Forum Peduli Pedagang Pasar Sentral pada pertemuan tersebut mengungkapkan keprihatinannya, lantaran kondisi Pasar Sentral semakin hari tidak tertata baik.
Termasuk banyakya bangunan atau los dan lapak dibiarkan begitu saja.
“Misalnya Gedung A Pasar Sentral sudah 8 tahun belum juga difungsikan, termasuk los bangunan mama-mama Papua uang pembangunannya dari alokasi APBD maupun APBN. Bahkan ada 208 lapak yang dibangun di depan gedung utama belum difungsikan. Makanya kami datang mengadu agar dewan bisa tindaklanjuti ke pemerintah,”kata La Sarudi.
Keluhan lain, pedagang yang bisanya berjualan di malam hari terpaksa berjualan di siang hari lantaran tidak adanya penataan jelas dari dinas terkait.
Ia pun menyoroti keberadaan pedagang cakar bongkar di dalam pasar, seharusnya disiapkan tempat khusus dan tidak bergabung dengan pedagang lainnya.
“Kami hanya ingin pemerintah segera tata ulang los, lapak termasuk klasifikasi pedagang sehingga pedagang maupun penjual bisa berjualan dengan baik di Pasar Sentral,” harapnya.
Adapun, los-los bangunan, termasuk lapak yang belum ditempati, melalui penataan ulang sarana fasilitas yang dibangun pemerintah bida difungsikan.
Termasuk para pedagang yang mendirikan lapak atau los secara wadaya, tetap mengacu aturan dan ketentuan pemerintah.
“Kalau pun ada lapak milik pedagang lantas kosong, tetap harus diisi pedagang dengan mengacu ketentuan pemerintah. prinsipnya kami dari Forum Peduli Pedagang Pasar Sentral ingin supaya pedagang yang berjualan di Pasar Sentral ditata baik, termasuk pedagang eks Pasar Swadaya yang telah menempati Pasar Sentral. Kami mau semuanya jualan dengan aman dan tertib,” tegasnya.
Menurut La Sarudi, harus ada batasan jumlah kios pedagang yang mengikat, termasuk larangan menjual diatas aliran drainase, trotoar,serta memisahkan kategori penjual basah dan kering.
Hingga penataan los maupun lapak-lapak serta lahan parkir, sehingga menarik dan tidak membuat jenuh pedagang akibat aroma tidak sedap, jalanan dalam pasar berlumpur dan faktor lain sebagaimana kondisi pasar terkini.
Ia menambahkan, data pedagang berdasarkan jumlah los tercatat 307, diantaranya ada yang dibangun swadaya.
Sedangkan pedagang yang berjualan di atas drainase dan pedagang yang berjualan di malam hari belum didata.
“Kami juga akan data ulang pemilik 208 los di depan Gedung A Pasar Sentral bersebelahan dengan Pos Polisi, agar semuanya difungsikan, serta mendata pedagang mama-mama Papua,” serunya.
Menyikapi pengaduan pedagang, Anggota DPRD Mimika, H. Asri Anjang pada pertemuan itu, memastikan akan mengundang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Disperindag, Dishub dan juga Satpol PP untuk melakukan RDP.
“Ini aspirasi yang bagus, dan pastinya berdampak luas. Harapan kami setelah wacara menata kembali tempat dan pedagang atau mengubah wajah Pasar Sentral, pemerintah juga harus serius menggenjot PAD dengan memanfaatkan potensi dari aset yang dimiliki di Pasar Sentral,” katanya.
“Misalnya lahan parkir kendaraan ditata baik dengan menempatkan petugas, dengan memberlakukan pungutan retribusi, maka berpotensi menambah pendatapatan daerah,” tandasnya.
Sementara anggota DPRD lainya, Eliasher Ohe menghendaki pendataan dan penataan ulang pedagang Pasar Sentral oleh OPD terkait bekerja sama dengan petugas pasar setempat.
Sementara, Den B. Hagabal menambahkan, adanya keinginan pedagang menempati lapak jualan di bagian depan lantas adanya sinyalemen pratik pungutan liar (pungli) dari oknum tertentu, hal ini harus disikapi tegas.
“Kami nanti minta OPD terkait sikapi tanpa ada kepentingan,” tegasnya.
Sedangkan Antonius Kemong mengkritisi pemerintah agar tidak hanya memungut retribusi, tetapi harus memperhatikan situasi dan kondisi pasar.
“Saya minta pada pertemuan lanjutan nanti terkait wacana penataan kembali Pasar Sentral, Forum Peduli Pedagang Pasar Sentral harus libatkan pedagang dan penjual mama-mama Papua, supaya semuanya jelas, transparan dan terakomodir,” ujarnya.
Selain itu, Karel Gwijangge juga menegaskan kepada pemerintah daerah setempat untuk memaksimalkan potensi PAD di Pasar Sentral, melalui penataan secara baik.
Terakhir, Victor Kabey menyerukan agar kompleksitas permasalahan Pasar Sentral harus tuntas tahun ini.
“Kami mau 2019 Pasar Sentral harus tanpil dengan suasana baru, dan potensi pendapatan daerah dari berbagai retribusi, seperti retribusi pasar, jalan, pedagang harus dimaksimalkan. Intinya setiap pedagang dengan penghasilan perbulan sebesar Rp7 juta harus taat membayar kepada daerah,” imbuhnya.
Ia pun mendorong pmerintah bersama DPRD memberi perhatian khusus kepada pedagang asli Papua dengan memanfaatkan dana Otsus untuk membangun lapak jualan, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua.
“Kondisi Pasar Sentral kini harus ditata ulang sehingga menjadi daya tarik konsumen, apalagi menuju PON 2020 Mimika termasuk penyelenggara tentu butuh pasar yang kuat dan mumpuni,” tambahnya.
Selain penataan pasar maupun managemen pedagang, akses jalan masuk juga harus dituntaskan, ini merupakan salah satu indikator perbaikan perekonomian di Mimika. (aro)
