• Latest
  • Trending
  • All
  • News
  • Business
  • Politics
  • Science
  • World
  • Lifestyle
  • Tech
Timika, TimeX Polemik yang dihadapi PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait pengalihan status dari kontrak karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas kebijakan Pemerintah Pusat jangan bermuatan politik.

Peggy: Polemik Freeport Jangan Bermuatan Politik

16 Februari 2017
Dugaan Kelalaian Prosedur Medis  Pihak RS Sudah Komunikasi dengan Keluarga Korban

Dugaan Kelalaian Prosedur Medis Pihak RS Sudah Komunikasi dengan Keluarga Korban

9 Desember 2021
Destinasi Wisata Pohon Jomblo Ramai Dikunjungi Warga

Destinasi Wisata Pohon Jomblo Ramai Dikunjungi Warga

21 Oktober 2020
Minta Sumbangan Berkedok Yayasan Dianggap Ilegal

Minta Sumbangan Berkedok Yayasan Dianggap Ilegal

21 Oktober 2020
Kepala Imigrasi Bahas PORA di Distrik Wania

Kepala Imigrasi Bahas PORA di Distrik Wania

21 Oktober 2020
Jalan Kartini Ujung Tembus Busiri Ditimbun

Jalan Kartini Ujung Tembus Busiri Ditimbun

21 Oktober 2020
Pengerjaan Jalan Selamat Datang-Keuskupan Mencapai 80 Persen

Pengerjaan Jalan Selamat Datang-Keuskupan Mencapai 80 Persen

21 Oktober 2020
2173 Petani Gunakan Pupuk Subsidi

2173 Petani Gunakan Pupuk Subsidi

21 Oktober 2020
Pemerintah diminta hanya boleh mengawasi legalitas surat rapid tes, tetapi tidak boleh memonopoli pemeriksaan rapid tes untuk pelaku perjalanan.

Pemerintah Tidak Boleh Monopoli Pemeriksaan Rapid Tes

20 Oktober 2020
Rekruitmen Jajaran Komisaris PT MAS Harus Bebas KKN

Rekruitmen Jajaran Komisaris PT MAS Harus Bebas KKN

20 Oktober 2020
Melihat adanya potensi wisata menarik, di Kampung Kekwa, Distrik Mimika Tengah, Yayasan Somatua, bersama masyarakat mulai membangun 18 home stay, yang nantinya digunakan sebagai tempat istirahat bagi wisatawan.

Yayasan Somatua dan Warga Bangun 18 Home Stay di Kekwa

20 Oktober 2020

Pandemi, Sebanyak 3.228 Karyawan Dirumahkan

20 Oktober 2020
RAT Koperasi Ditiadakan Selama Covid-19

RAT Koperasi Ditiadakan Selama Covid-19

20 Oktober 2020
  • Home
  • Berita Mimika
  • Borgol/Hukrim
  • Ekbis
  • Penkes
  • Papua News
Sabtu, Mei 28, 2022
  • Login
  • Home
  • Berita Mimika
  • Borgol/Hukrim
  • Ekbis
  • Penkes
  • Papua News
Social icon element need JNews Essential plugin to be activated.
No Result
View All Result
Timika eXpress
No Result
View All Result
Home Berita Mimika

Peggy: Polemik Freeport Jangan Bermuatan Politik

by TimeX Red
16 Februari 2017
in Berita Mimika
0
Timika, TimeX Polemik yang dihadapi PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait pengalihan status dari kontrak karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas kebijakan Pemerintah Pusat jangan bermuatan politik.

Anggota Komisi VII DPR-RI, Hj. Peggi Patrisia Pattipi (KIRI), Kapolres Mimika, AKBP Victor Dean Mackbon.

Timika, TimeX Polemik yang dihadapi PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait pengalihan status dari kontrak karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas kebijakan Pemerintah Pusat jangan bermuatan politik.
Anggota Komisi VII DPR-RI, Hj. Peggi Patrisia Pattipi (KIRI), Kapolres Mimika, AKBP Victor Dean Mackbon.

Antisipasi PHK Karyawan, 1.500 Aparat Disiagakan

“Ketegasan Jokowi penting untuk memberhentikan polemik yang terjadi saat ini. Sebab eksistensi Freeport menjadi ketergantungan yang sangat besar terhadap pembangunan masyarakat di Papua bahkan di Indonesia”

Timika, TimeX

Polemik yang dihadapi PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait pengalihan status dari kontrak karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas kebijakan Pemerintah Pusat jangan bermuatan politik.

Hal ini perlunya ketegasan yang konstruktif dan bijaksana dari Presiden Joko Widodo.

“Ketegasan Jokowi penting untuk memberhentikan polemik yang terjadi saat ini. Sebab eksistensi Freeport menjadi ketergantungan yang sangat besar terhadap pembangunan masyarakat di Papua bahkan di Indonesia”.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR-RI, Hj. Peggi Patrisia Pattipi saat dikonfirmasi Timika eXpress di Bandara Mozes Kilangin, Selasa (14/2) lalu.

Menurut politisi PKB yang membidangi masalah Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), terkait status IUPK yang diberikan kepada Freeport, maka Pemerintah Pusat harus memberi jaminan stabilitas jangka panjang untuk investasi perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar dunia di Indonesia itu.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017) terkait pengalihan status IUPK agar Freeport dapat mengekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tapi belum sampai tahap pemurnian), tentunya perlu ada jaminan investasi yang jelas, sebab, kewajiban pajak untuk pemegang KK dan IUPK memiliki perbedaan mendasar.

Untuk diketahui, IUPK prinsipnya prevailing, yaitu mengikuti aturan pajak yang berlaku. Artinya, pajak dan royalti yang dibayar Freeport dan AMNT dapat berubah-ubah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Berbeda dengan KK yang sifatnya naildown, pajak dan royalti yang dibayar besarnya tetap, tidak akan ada perubahan hingga masa kontrak berakhir. Freeport keberatan dengan IUPK yang sifatnya prevailing karena khawatir dibebani pajak-pajak dan pungutan baru di kemudian hari.

Tanpa adanya jaminan investasi serta perpanjangan ijin konsentrat dalam hubungan perusahaan dengan Pemerintah Indonesia yang memasuki babak baru, maka menjadi ancaman yang kompleksitas apabila tidak adanya kepastian kelanjutan operasional perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Isu strategis yang menjadi ancaman bila tidak adanya kepastian proses negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI, adalah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja  (PHK) karyawan.

Jelasnya yang terkena dampak pertama bila terjadi PHK adalah karyawan kontraktor  dan privatisasi, menyusul karyawan Freeport yang jumlahnya diperkirakan mencapai 19.449 dari total 32.416 karyawan yang menggantungkan hidup di perusahaan tambang tersebut.

Selain itu, jika Freeport benar-benar tidak berproduksi, maka puluhan ribu warga Mimika yang menggantungkan hidupnya sebagai pendulang tradisional juga kehilangan mata pencahariannya.

“Merekapun sama seperti karyawan yang di PHK, jadi pengangguran di Timika,” jelas Peggi.

Termasuk aliran dana kompensasi dan kemitraan dari PTFI untuk sektor kesehatan, pengembangan ekonomi dan pendidikan bakal terganggu.

“Melalui LPMAK, jaminan beasiswa pendidikan kepada masyarakat pasti hilang. Begitu juga masalah kesehatan bagi warga lokal yang semuanya ditanggung melalui fasilitas kesehatan RSMM (Rumah Sakit Mitra Masyarakat) pasti terganggu,” ungkapnya.

Bahkan, dampak terbesar yang dikhawatirkan dari situasi Freeport saat ini adalah dampak sosial, yakni aksi kriminalitas bakal meningkat.

Untuk itu, pemerintah diminta secepatnya menangani secara serius, jangan sampai dibiarkan berlarut hingga adanya muatan politik yang menghambat negosiasi penuntasan solusi masalah Freeport.

“Saya harap negosiasi antara Freeport dengan Pemerintah Pusat bisa sejalan dan menguntungkan kedua belah pihak, tanpa ada kepentingan politik dari kebijakan IUPK. Dan, jangan sampai rakyat Papua, khususnya Timika dirugikan dari operasional Freeport,” tukasnya.

 

Jangan PHK Karyawan

Sedangkan Ketua Komisi B Christian Victor Kabey berharap dengan situasi pelik yang dihadapi, PTFI tidak serta-merta mem-PHK karyawannya, termasuk karyawan privatisasi dan kontraktor.

“Jika terjadi PHK, maka gejolak pastinya terjadi, aspirasi  tuntutan dari berbagai kalangan pun terjadi pastinya. Ini yang pemerintah dan managemen Freeport harus obyektif dalam negosiasi,” kata Kabey kepada Timika eXpress di Kantor DPRD Mimika, Selasa (14/2).

Menyikapi itu, pihaknya telah berkomitmen akan mengawal polemik Freeport hingga tuntas.

“Selain operasi tambang, karyawan sebagai aset terbesar perusahaan akan kita perjuangkan nasibnya. Intinya pemerintah pusat harus pahami baik kondisi rakyat Papua dari eksistensi Freeport selama ini,” ungkapnya. ‌

Kabey pun meminta dukungan dari semua stakeholder, termasuk lembaga adat untuk sama-sama mendukung Freeport sehingga bisa keluar dari polemik dengan tidak merugikan salah satu pihak.

 

1.500 Aparat Disiagakan

Guna mengantisipasi adanya PHK karyawan dari dampak operasional PTFI, maka aparat TNI-Polri sejumlah 1.500 personil telah disiagakan di Timika.

“Sejak Senin kemarin kita sudah antisipasi adanya pengurangan tenaga kerja sebagai dampak dari operasional Freeport yang masih ada tarik ulur Pemerintah Pusat dengan Freeport. Kita antisipasi karena tidak tertutup kemungkinan terjadinya aksi kriminalitas,” jelas Kapolres Mimika, AKBP Victor Dean Mackbon kepada wartawan di Graha Eme Neme Yauware, Selasa (14/2).

Didampingi Dandim 1710/Mimika,Letkol Inf. Windarto, Kapolres Makcbon menegaskan upaya deteksi dini serta pengamanan sentral di Bandara Mozes Kilangin dan akses  masuk-keluar areal tambang Freeport, juga area proses konsentrat di mile 74  sampai mile 28 termasuk kawasan Porsite dalam pengawasan ketat aparat keamanan gabungan TNI-Polri setempat,” tegas  Kapolres.

dari 1.500 personil, menurut Kapolres Mackbon terdiri dari personil Polres,Brimob dan TNIse-Garnisun Mimika.

“Nanti kalau ekskalasi meningkat baru kita minta penebalan  atau tambahan pasukan dari luar sesuai petunjuk komando atas,”ujar Kapolres.

Pasalnya, antisipasi utama di obyek vital nasional jangan sampai adanya tindakan anarkis.

“Saya tegaskan kita akan menindak oknum-oknum yang mencoba merusak fasilitas perusahaan Freeport,” tukasnya. (abs/a21/a24)

Tags: Bermuatan PolitikPeggy: Polemik Freeport Jangan
TimeX Red

TimeX Red

Timika eXpress

Copyright © 2020 Timikaexpress.com

  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Ikuti Kami

Social icon element need JNews Essential plugin to be activated.
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Mimika
  • Borgol/Hukrim
  • Ekbis
  • Penkes
  • Papua News

Copyright © 2020 Timikaexpress.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In