Dua Tahun Anggaran Rp50 Miliar Dikembalikan ke Kasda
TIMIKA,TimeX
Pembangunan gedung Gereja Kingmi di Jalan Agimuga Mile 32, sudah dua tahun menggantung.
Belum adanya kelanjutan pembangunan oleh PT Waringin dan PT Kuala Papua Persada Nusantara (KPPN) selaku kontraktor yang menangi mega proyek rumah ibadah berlantai tiga tersebut, dikarenakan tidak dialokasikannya dana yang telah dianggaran selama dua tahun, melalui APBD induk tahun 2017 dan 2018.
Besaran dana Rp50 miliar selama dua tahun anggaran, yakni Rp20 miliar pada 2017 dan Rp30 miliar pada 2018, ini tidak disalurkan, melainkan dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda).
Demikian dijelaskan Marthen Sawi selaku Kepala Bagian (Kabag) Kesejerahteran Rakyat (Kesra) Setda Mimika kepada Timika eXpress, Senin (24/9) di Kantor Pusat Pemerintahan SP3.
Hanya saja Marthen tidak menjelaskan secara detail alasan dikembalikanya alokasi dana dua tahun anggaran terkait lanjutan pembangunan gedung Gereja Kingmi yang dibangun sejak 2015 silam.
Namun, berdasarkan informasi resmi yang dihimpun Timika eXpress dari berbagai sumber terpecaya, menyebutkan alasannya terkait dana hibah.
Pasalnya, alokasi anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD melalui pos dana hibah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Kesra Setda Mimika, tidak bisa dialokasikan berulang kali.
Dimana pembanbangunan Gereja Kingmi di Mile 32 sejak 2015 lalu telah menelan anggaran Rp111 miliar.
Adapun pembangunannya baru mencapai 50-60 persen, dimana pada tahap pertama pembangunannya tahun 2015 menghabiskan anggaran Rp46 miliar, dan tahap kedua tahun 2016 menghabiskan anggaran Rp65 miliar.
“Tahap pertama dikerjakan PT Waringin Megah, sedangkan tahap kedua oleh PT Kuala Papua Persada Nusantara (KPPN).
Untuk melanjutkan pembangunannya, Marthen memastikan akan mengusulkan lagi anggaran pada APBD 2019.
Sebab, kekhatirannya jika tidak dirampungkan, gedung gereja yang baru setengah jadi ini akan mubazir.
“Kami perkirakan masih butuh anggaran lagi sebesar Rp100 miliar, itu sudah rampung semuanya, termasuk meubeler,” tandasnya.
Sementara, anggota DPRD Mimika, telah memastikan tidak akan mengakomodir anggaran untuk lanjutan pembangunan Gereja Kingmi melalui APBD 2019.
“Kalau hibah ini terus dilakukan dan pada satu item yang sama, akan jadi temuan BPK. Dan DPRD juga akan kena, karena meloloskannya,” kata Elminus B Mom kepada Timika eXpress beberapa waktu lalu.
Terkait ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), harus bisa melihat permasalahan ini secara baik. Apalagi ini tempat ibadah, sehingga hal ini menjadi dilema.
Usulnya, pada saat memasukkan RKA tahun 2019 nanti, TAPD Mimika harus menjelaskan dasar hukum apakah masih dibolehkan melalui hibah, sehingga jadi pegangan DPRD.
Alternatif lainnya, jika tidak dianggarkan melalui APBD 2019, maka salah satu solusi untuk menyelesaikan pembangunan gereja tersebut, adalah meminta bantuan dari PT Freeport Indonesia (PTFI), untuk dapat menyelesaikan pembangunannya. (a30)
