TIMIKA, TimeX
Satu lagi program kerjasama dibidang pelayanan kesehatan ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Kerjasama program nusantara sehat ini diwujudnyatakan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU-memorandum of understanding) antara Bupati Eltinus Omaleng,SE dengan pihak Kemenkes di Jakarta, Senin (26/9).
Bupati Omaleng pada prosesi tersebut didampingi langsung Wakil Bupati Yohanis Bassang,SE, M.Si dan Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Philipus Kehek.
Penandatanganan kerjasama program nusantara sehat yang adalah program nasional, juga diikuti oleh seluruh provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia.
Demikian dijelaskan Sekretaris Dinkes, Reynold Ubra saat dikonfirmasi Timika eXpress di ruang kerjanya, Senin (26/9).
Dijelaskan dia, program nusantara sehat adalah program Presiden Joko Widodo yang diprioritaskan untuk daerah-daerah terpencil, terluar dan tertinggal.
“Khusus di provinsi Papua, program ini hanya menyasar dua kabupaten, termasuk Kabupaten Mimika. Sementara untuk Provinsi Papua Barat ada tiga kabupaten,” jelasnya.
Kata Reynold, tim medis pelaksana program ini tenaganya komplit, terdiri dari dokter, perawat, bidan, analisis dan tenaga kesehatan masyarakat.
Lanjut dia, untuk Mimika, wilayah kerja dari tim medis pusat adalah di Puskesmas Wakia.
Katanya, tim program nusantara sehat ini nantinya bertugas dan langsung menetap di Wakia selama dua tahun.
“Jadi itu penugasan khusus. Kenapa Puskemas Wakia yang dipilih, ini berdasarkan pengamatan dan studi kelayakan yang pernah digeluti tim Kemenkes melalui pelayanan kesehatan dasar tingkat puskesmas, termasuk akses layanan preventif, kuratif dan rujukan.
Wakia dipilih karena sudah ada asesmen Kemenkes. Selain itu, juga mempertimbangkan geografis dan faktor keamanan petugas,” jelasnya.
Kehadiran tim program nusantara sehat, lanjut Reynold sangat diapresiasi, karena menyangkut biaya termasuk gaji, semuanya ditanggung pemerintah pusat.
“Mungkin kalau ada hal-hal lain akibat jasa, itu bisa dibebankan kepada pemerintah daerah. Intinya kita pemerintah daerah sangat terbantu dengan akses layanan kesehatan di wilayah pesisir,” paparnya.
Demikian pula, program ini, oleh pihaknya bakal dijadikan sebagai kajian strategis terhadap pelayanan kesehatan di Mimika.
“Kita akan jajaki dan terapkan konsep programnya di 2017 nanti. Jadi nanti ada PNS kesehatan, ada pegawai tidak tetap dan pegawai penugasan khusus. Dulu kami pernah buat itu adalah bidan data sharing tapi hanya bertahan tiga bulan. Tidak salahnya nanti kita adopsi program ini selama dua tahun untuk dikembangkan di Mimika,” tukasnya.(a14)
