• Latest
  • Trending
  • All
  • News
  • Business
  • Politics
  • Science
  • World
  • Lifestyle
  • Tech
TIMIKA, TimeX Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika masih terus berupaya mencari solusi mengatasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Pemda Mimika Berupaya Atasi Defisit APBD 2017

17 Oktober 2017
Destinasi Wisata Pohon Jomblo Ramai Dikunjungi Warga

Destinasi Wisata Pohon Jomblo Ramai Dikunjungi Warga

21 Oktober 2020
Minta Sumbangan Berkedok Yayasan Dianggap Ilegal

Minta Sumbangan Berkedok Yayasan Dianggap Ilegal

21 Oktober 2020
Kepala Imigrasi Bahas PORA di Distrik Wania

Kepala Imigrasi Bahas PORA di Distrik Wania

21 Oktober 2020
Jalan Kartini Ujung Tembus Busiri Ditimbun

Jalan Kartini Ujung Tembus Busiri Ditimbun

21 Oktober 2020
Pengerjaan Jalan Selamat Datang-Keuskupan Mencapai 80 Persen

Pengerjaan Jalan Selamat Datang-Keuskupan Mencapai 80 Persen

21 Oktober 2020
2173 Petani Gunakan Pupuk Subsidi

2173 Petani Gunakan Pupuk Subsidi

21 Oktober 2020
Pemerintah diminta hanya boleh mengawasi legalitas surat rapid tes, tetapi tidak boleh memonopoli pemeriksaan rapid tes untuk pelaku perjalanan.

Pemerintah Tidak Boleh Monopoli Pemeriksaan Rapid Tes

20 Oktober 2020
Rekruitmen Jajaran Komisaris PT MAS Harus Bebas KKN

Rekruitmen Jajaran Komisaris PT MAS Harus Bebas KKN

20 Oktober 2020
Melihat adanya potensi wisata menarik, di Kampung Kekwa, Distrik Mimika Tengah, Yayasan Somatua, bersama masyarakat mulai membangun 18 home stay, yang nantinya digunakan sebagai tempat istirahat bagi wisatawan.

Yayasan Somatua dan Warga Bangun 18 Home Stay di Kekwa

20 Oktober 2020

Pandemi, Sebanyak 3.228 Karyawan Dirumahkan

20 Oktober 2020
RAT Koperasi Ditiadakan Selama Covid-19

RAT Koperasi Ditiadakan Selama Covid-19

20 Oktober 2020
PCNU Mimika Adakan Aneka Lomba Secara Daring

Maknai Hari Santri Nasional ke V, PCNU Mimika Adakan Aneka Lomba Secara Daring

20 Oktober 2020
  • Home
  • Berita Mimika
  • Borgol/Hukrim
  • Ekbis
  • Penkes
  • Papua News
Sabtu, Maret 6, 2021
  • Login
  • Home
  • Berita Mimika
  • Borgol/Hukrim
  • Ekbis
  • Penkes
  • Papua News
No Result
View All Result
Timika eXpress
No Result
View All Result

Pemda Mimika Berupaya Atasi Defisit APBD 2017

by TimeX Red
17 Oktober 2017
in Berita Mimika
0
TIMIKA, TimeX Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika masih terus berupaya mencari solusi mengatasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

PARIPURNA-Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Mimika tentang jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap APBD-P 2017 di DPRD Mimika tadi malam.

TIMIKA, TimeX Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika masih terus berupaya mencari solusi mengatasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.
PARIPURNA-Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Mimika tentang jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap APBD-P 2017 di DPRD Mimika tadi malam.

TIMIKA, TimeX

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika masih terus berupaya mencari solusi mengatasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Hal ini terungkap pada Rapat Paripurna III DPRD Mimika tentang Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi di DPRD Mimika tadi malam.

Mewakili Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Ausilius You memberikan jawaban atas pemandangan umum lima fraksi DPRD Mimika terkait nota keuangan APBD Perubahan tahun 2017 pada Rapat Paripurna II.

Dalam pengantarnya melalui Rapat Paripurna III di DPRD Mimika,  Sekda Mimika, Ausilius You  lebih dulu  memberi jawaban atas pandangan umum Fraksi Gerindra.

Terkait usulan Fraksi Gerindra untuk tidak menambah kegiatan fisik dalam usulan anggaran perubahan tahun 2017, hal ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan diakomodir pada APBD 2018 nanti.

Sehubungan dengan pagu anggaran sebesar Rp94.105.608.361 yang merupakan pergeseran antar kegiatan termasuk anggaran hak protokoler dan keuangan dewan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Selanjutnya, atas usulan tentang penyampaian materi Kebijakan Umum  Anggaran  dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2018 termasuk perubahan anggaran tahun 2018 tepat pada waktunya, ini pun menjadi perhatian pemerintah daerah,”ungkap Sekda You.

Sementara usul saran terkait perencanaan pembangunan di dataran tinggi maupun pesisir sehubungan dengan mobilisasi transportasi udara dan biaya pikul, ini juga jadi perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran tahun berkenan.

Sedangkan pandangan umum Fraksi  Bulan Bintang, terkait langkah-langkah pemerintah daerah mengatasi defisit, You menguarikan ada tiga upaya yang akan diperjuangkan  Pemda Mimika.

Pertama, melakukan pembicaraan dengan managemen PT Freeport Indonesia (PTFI) agar pembayaran pajak-pajak PTFI dilakukan dimuka dan Tailling Manajemen Sistem  tahun 2018-2019. Serta perhitungan penerimaan daerah setelah diberlakukannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kedua, secara berkelanjutan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi  Papua soal realisasi pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp3 triliun yang merupakan bagian Pemdan Mimika.

Ketiga, mencoba melakukan pinjaman di sektor perbankan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan suku bunga yang dikenakan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah.

Pasalnya, anggaran belanja daerah di APBD induk 2017 adalah sebesar Rp3.025.816.207.104 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp 3.054.672.307 miliar di APBD Perubahan 2017.

Masukan dari Fraksi Bulan Bintang mengenai penyusunan anggaran harus berdasar Permendagri Nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD/APBD -P tahun 2017, ini  akan menjadi perhatian Pemda MImika.

Dijelaskan pula, pendapatan APBD Mimika tahun 2017 masih bergantung pada dana perimbangan dengan presentasinya sebesar 75,92 persen. Sementara dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 12,40 persen.

Dengan demikian, pemerintah daerah setuju bahwa kondisi fiskal defisit ini harus segera diatasi.

“Rencana kami nanti Hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 akan digelar pembicaraan antara pemerintah daerah dan legislatif bersama PT Freeport Indonesia. Usul fraksi PBB agar pemerintah segera membangun mitra kerjasama dengan pengusaha dan kontraktor asli Papua,” ujarnya.

Lebih lanjut, menjawab pandangan umum Fraksi  Amanat  Hati  Rakyat, terkait belanja tidak langsung, dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis belanja, diantaranya belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan,  dan belanja tidak terduga.

Termasuk belanja hibah telah disampaikan dalam pandangan, semuanya jadi perhatian Pemda Mimika dalam penyusunan anggaran dengan tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menyusul pandangan umum Fraksi  Kebangkitan Bangsa, menyoal opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemda Mimika, itu merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah agar bekerja lebih maksimal mempertahankan opini laporan keuangan dari penilaian Badan  Pemeriksaan Keuangan RI.

“Pada prinsipnya kami terima kasih atas koreksi untuk jadi perhatian pemerintah daerah, agar lebih cermat dan teliti dalam mengkalkulasikan estimasi anggaran program kegiatan sesuai peraturan Perundang-undangan  yang berlaku,” jelasnya.

Termasuk pandangan umum Fraksi  Mimika Bersatu,  tentang penyelesaian permasalahan insentif guru honor dan dualisme kepala sekolah SMP Negeri 7, diharap segera dituntaskan.

“Kalau ini sudah ditangani Pemda Mimika. Kalau masalah kepala sekolah SMPN 7, bahwa kepala sekolah sebelumnya Bastiana Kareth diganti karena mengajukan pengunduran diri dengan alasan sakit. Karnanya Kepala Dinas tugasan Anton Karo sebagai ganti agar proses belajar mengajar bisa berjalan sambil menunggu proses SK definitif,” jelasnya pula.

You juga menyampaikan bahwa,  masukan Fraksi  Mimika Bersatu  terhadap penanganan penyelesaian mogok kerja karyawan, pembebasan tanah dan pelaksanaan undang-undang  tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pemda Mimika mengapresiasinya dan akan menindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Paripurna III di Ruang Paripurna DPRD Mimika, tadi malam dipimpinan Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom, didampingi Wakil  Ketua I Yonas Magal, Wakil Ketua II, Nathaniel Murib dan disaksikan 29 anggota DPRD Mimika.

Hadir pula Forkopinda, sejumlah kepala SKPD serta tamu undangan lainnya.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna II DPRD Mimika tentang pandangan umum fraksi terhadap APBD Perubahan tahun 2017, lima fraksi DPRD Mimika mempertanyakan alasan kenapa bisa terjadinya defisit anggaran.

Selain itu, Pemda Mimika sebagai pelaksanan APBD ditegaskan agar dapat melaksanakan program kegiatan secara efektif dan efisien.

Mewakili Fraksi Gerindra, Sony Kaparang menyampaikan bahwa, APBD merupakan aktualisasi rencana pembangunan yang di implementasikan oleh pemerintah, bahwa penyususnan RAPBD maupun perubahan anggaran tahun berjalan harus dilakukan secara terpadu.

Sony juga  mengatakan bahwa, setelah diajukan KUA dan PPS Perubahan tahun anggaran 2017 oleh eksekutif Mimika ke legislatif, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mimika telah mempelajari dan melakukan rapat pleno DPRD. Dimana APBD Perubahan 2017 Mimika mengalami penurunan dari semula yang ditargetkan Rp2.987.495.413.148 menjadi 2.270.708.361.455. Sehingga mengalami defisit sebesar Rp766.787.051.693. Sehingga berdampak pada RAPBD Perubahan.

Karenanya Banggar DPRD Mimika sepakat untuk tidak mengakomodir usulan anggaran tambahan, karena waktu tahun anggaran 2017 tersisa dua bulan.

Namun, Banggar DPRD Mimika mengakomodir usulan anggaran tambahan sebesar Rp94.105.608.361, yakni untuk pembiayaan eksekutif sebesar Rp39.105.608.361 dan pembiayaan kegiatan legislatif sebesar Rp55 miliar,” jelas Sonny.

“yang tidak diakomodir saat ini bisa disiapkan dan diakomodir dalam pembahasan APBD 2018 nanti. Termasuk KUA dan PPAS RAPBD 2018 harus diserahkan lebih awal sebelum pelaksanaan pembahasan.

Sementara Fraksi Hati Nurani Rakyat melalui juru bicaranya, Saleh Alhamid, menyatakan pembahasan APBD Perubahan yang dilaksanakan oleh Banggar DPRD dan tim anggaran eksekutif selama tiga hari di Jayapura telah melahirkan keputusan bersama.

Dimana anggaran perubahan yang diajukan pemerintah daerah tidak semuanya diterima.

 

“Tidak diterima usulan pemerintah daerah, dikarenakan adanya anggaran yang dinilai tidak akan terpakai habis dalam kurun waktu sisa tahun anggaran yang relatif singkat.

Saleh mengatakan bahwa, dari pidato Bupati tentang RAPBD Perubahan 2017, pihaknya menyoroti belanja tidak langsung sebesar Rp847.763.320.964. Dimana, salah satu pengeluarannya adalah pemberian hibah.

“Karena banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah, baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan hibah sangat rawan menjelang pelaksanaan Pilkada. Dimana cenderung, bantuan tersebut digunakan untuk pencitraan,”katanya.

Sedangkan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang dibacakan H. M. Asri menjelaskan, penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah  Tahun Anggaran 2017 oleh pemerintah daerah terkesan kurang teliti.

Seperti realisasi PAD yang sah tertulis defisit Rp6.447.702.595, seharusnya Rp14.447.702.595 sehingga terjadi selisih Rp8 miliar.

Begitu pula pada realisasi dana perimbangan berkurang Rp724.440.097.780, yang seharusnya Rp724.440.297.780, sehingga selisih Rp200 ribu, sehingga pihaknya meminta penjelasan pemerintah daerah.

Termasuk Fraksi Bulan dan Bintang melalui pandangan umum yang dibacakan Viktor Kabey, meminta Pemda Mimika menjelaskan alasan terjadinya defisit anggaran.

Pasalnya, rancangan perubahan APBD tahun 2017 yang diantar dalam pendapatan sebesar Rp2.220.708.361.455 apabila dibandingkan dengan target anggaran semula mengalami penurunan sebesar Rp766.787.051.693 atau sebesar 25,6 persen.

Dijelaskan pula tentang kebijaksanaan umum perubahan APBD tahun secara global direncanakan Rp 3.022.895.236.632, bila dibandingkan dengan anggaran semula mengalami penurunan sebesar Rp 2,9 triliun lebih.

Hal ini pun menunjukan masih banyak kebijakan umum anggaran perubahan APBD tahun 2017 yang dianggarkan SKPD tidak sesuai dengan Permendagri nomor 31 tahun 2016.

Terakhir pemandangan umum Fraksi Mimika Bersatu yang dibacakan Wakil Ketua ,  Elizabeth Tenawe,  berpendapat bahwa APBD sebagai instrumen fiskal daerah harus dilaksanakan secara maksimal.

APBD Perubahan 2017 Kabupaten Mimika mengalami pengurangan alokasi dana.

Ini jelas terlihat dari sisi pendapatan terjadi penurunan, yang semula ditargetkan Rp2.218. 351. 170.583 turun menjadi Rp493. 910 873.803. (tan)

 

Tags: Defisit APBD 2017Pemda Mimika Berupaya Atasi
Previous Post

DPC PKB Mimika Resmi Terdaftar di KPUD Mimika

Next Post

578 Peserta Ikuti Pembukaan HSN

TimeX Red

TimeX Red

Next Post
TIMIKA, TimeX Menjelang peringatan Hari Santri Nasional (HSN), Minggu (22/10), berbagai kegiatan sudah mulai digelar sejak pembukaannya, Kamis (19/10) kemarin.

578 Peserta Ikuti Pembukaan HSN

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Timika eXpress

Copyright © 2020 Timikaexpress.com

  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Mimika
  • Borgol/Hukrim
  • Ekbis
  • Penkes
  • Papua News

Copyright © 2020 Timikaexpress.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In