Wabup Desak Pimpinan PSU Hadir
TIMIKA,TimeX
Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika terpaksa mendeadline managemen PT Pangansari Utama hingga Bulan Oktober 2016, untuk memberikan kepastian soal pasokan/suplai komoditas sayur dari petani lokal ke perusahaan tersebut.
Penegasan ini diutarakan Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang, SE, M.Si, sebab pada rapat koordinasi antara Pemda Mimika bersama PT PSU di Pendopo Rumah Negara , Selasa (20/9) kemarin menemukan jalan buntu (deadlock).
Karena tidak ada titik temu, pertemuan Selasa kemarin dengan terpaksa dihentikan Wabup Bassang selaku pimpinan rapat waktu itu.
“Rapat ini terpaksa saya hentikan karena bahasan materi tidak menemukan titik temu,” tegas Bassang.
Orang nomor dua di Kabupaten Mimika ini menyatakan, upaya Pemda bersama anggota DPRD Mimika terus menggelar rapat guna mencari solusi tepat agar komoditas usaha petani lokal yang diakomodir melalui Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) bisa disuplai dan diterima PT Pangansari Utama (PSU).
Upaya ini terus diperjuangkan guna menjawab keluhan KJUB atas eksistensi PT PSU.
Bahkan, terkait ini Pemda Mimika telah menggelar pertemuan terbatas sampai di Jakarta dengan managemen PT PSU beberapa waktu lalu.
Kata Wabup Bassang, dengan batas waktu yang diberikan kepada PT PSU, ini sekaligus menjadi perhatian pemerintah setempat bersama pemilik dan pengurus KJUB untuk lebih dahulu bersepakat.
Hal ini dimaksudkan agar managemen PT PSU tidak dibingungkan dengan dualisme keputusan, baik dari Pemda Mimika maupun KJUB itu sendiri.
“Nanti kami akan rapat internal dengan pihak Tomas Uamang selaku pemegang purchase order (PO) selama ini. Nanti setelah masalah internal ini clear, barulah Pangansari kita dilibatkan. Tapi kalau rapat lagi nanti, saya desak supaya pimpinan kalian harus datang sehingga kita tahu jawaban pasti, yes or no,” tegasnya.
Sementara itu, mewakili managemen PT PSU, Alphius Edoway menjelaskan, terkait akomodir suplai bahan makanan kepihaknya harus melewati proses panjang, meliputi sejumlah tahapan, diantaranya ketersediaan bahan makanan secara berkesinambungan, serta kualitas dan kuantitas bahan.
“Perusahaan fokus utama itu, karena persediaan harus selalu ada untuk mengakomodir urusan makan minum belasan ribu karyawan setiap harinya,” ungkap Alphius yang juga mantan anggota DPRD Mimika 2009-2014 silam.
Dari pemaparan program oleh SKPD terkait, yakni Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif, Dinas Peternakan, serta Dinas Perikanan dan Kelautan terkait rencana suplai komoditas bahan makanan dari petani lokal ke PT PSU kiranya mendapat kepastian.
“Ya, kita harapkan petani lokal diberdayakan sehingga meningkatkan ekonomi kehidupan, asalkan sesuai dan siap memenuhi permintaan,” jelasnya.
Gelaran rapat kemarin dihadiri pula Ketua Komisi B DPRD Mimika, Viktor Kabey dan sejumlah anggota dewan lainnya, termasuk pimpinan SKPD juga empat perwakilan PT PSU. (a9)
