TIMIKA,TimeX
Untuk mengatasi masalah kemiskinan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika memiliki peran yang besar, dan harus melahirkan strategi jitu terkait penangulangan kemiskinan.
Pada kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan.
Buktinya, sebagian besar wilayah Kabupaten Mimika, yakni 90 persen warga Mimika masih hidup dibawah garins kemiskinan, apalagi konsentrasi warga pesisir dan pedalaman dengan mata pencaharian petani, nelayan dan buruh serta pengangguran terselubung mencapai 80 persen.
Meski telah ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan, Kartu papua Sehat dan program jaminan sosial lainnya, belum mampu mengentaskan kemiskinan di Mimika.
Untuk itu, Ketua Fraksi amanat Hati Rakyat Jhohanis Wantik saat dikonfirmasi Timika eXpress usai Sidang Paripurna pandangan umum fraksi, Senin (21/3) menegaskan, Pemda Mimika perlu memikirkan langkah strategis penangananan masalah kemiskinan di daerah dengan APBD yang fantastis.
“Penanganan kemiskinan oleh dinas terkait harus mendapat prioritas guna meningkatkan taraf hidup warga masyarakat. Karena kemiskinan tidak hanya pangan, sandang dan papan, tetapi pengakuan diri. Ini penting agar ada kesetaraan hidup warga di pesisir dan pedalaman dengan yang hidup di perkotaan,” jelas Wantik.
Tidak hanya itu, saran Wantik, Pemda Mimika juga diminta konsisten dalam menjalankan program pembangunan kampung melalui pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan berpedoman pada UU N0.6 tahun 2014 tentang desa,” tegasnya.
Menurutnya, masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu hal yang menghambat proses pembangunan sebuah daerah bahkan negara.
Salah satu negara yang masih dibelit masalah sosial ini adalah Indonesia, termasuk Papua dikategorikan sebagai daerah termiskin di Indonesia, tentu Timika termasuk didalamnya.
“Ini menunjukan angka kemiskinan di tingkat masyarakat di wilayah ini masih cukup tinggi. Meskipun oleh lembaga statistik negara, selalu menyatakan setiap tahun angka kemiskinan cenderung menurun,” urainya.
Masih Wantik, kemiskinan merupakan masalah kompleks yang juga dihadapi Pemda Mimika.
Kondisi ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.
Karena itu, kemiskinan wajib ditanggulangi, sebab jika tidak pastinya mengganggu pembanguan.
Dalam konteks ini, beberapa upaya yang tengah dilakukan dan gencar saat ini adalah dengan menggerakkan sektor riil melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana yang sudah digalakan oleh anggota DPRP Papua.
“Ini patut jadi contoh. Kita boleh tiru sesuatu yang bernilai positif dan bermanfaat untuk mensejahterahkan masyarakat kita dari faktor kemiskinan,” tandasnya. (a15)
