TIMIKA, TimeX
Tahun 2015 Pemda Mimika akan membayar ganti rugi tanah dan tanah konflik masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika, Frits Hombore, saat ditemui Timika eXpress, Senin (6/10) di ruang kerjanya.
Dikatakan, lokasi ganti rugi tanah tersebut terletak di SMPN 10 Jalan Poros SP 5, SMPN 11 Jalan Cendrawasih SP 2, SMPN 8 di Nawaripi, SMAN 6 di Jalan Busiri Ujung, di lokasi penampungan air bersih SP 4. Juga di jembatan timbang SP 5, SMK Pelayaran Kampung Mware Mapurujaya, Jalan Anggrek, Jalan Hironimus Taime, dermaga Kokonao Distrik Mimika Barat, dermaga Sipu- sipu Distrik Jita, SD dan SMP Satu Atap, lahan translokal sp 1, Kantor Pertanian sp 1, Balai Kampung Hangaji Jalan Cendrawasih.
“Lokasi-lokasi ini yang akan kita ganti rugi tanahnya,” terang Frits.
Lanjutnya, untuk pembayaran tanah konflik terdapat di tujuh lokasi antara lain Balai Kampung Mao Kao Jaya di SP 4, Kantor Kelurahan Timika Jaya, Jalan Petrosea, tanah milik mantan Bupati Mimika Titus Potereyau di Mayon yang digunakan Pemda Miika untuk membangun gereja, Kantor Distrik Amar, Puskesmas Amar, dan di SMP Negeri Amar.
“Tujuh lokasi tanah ini merupakan lokasi tanah konflik yang akan dibayar pemerintah. Semua lokasi ganti rugi tanah maupun lokasi tanah konflik akan kita bayar tahun ini,” tuturnya.
Menurutnya, para pemilik lokasi tanah tersebut harus memasukan dokumen persyaratan agar pemerintah segera melakukan pembayaran.
“Semuanya akan kita selesaikan tahun ini, para pemilik harus masukan dokumen kepemilikan ke Bagian Pertanahan, misalnya surat pelepasan tanah atau sertifikat tanah. Kemudian kita akan melakukan identifikasi lapangan ulang” jelasnya.
Frits menjelaskan ada lima lokasi tanah yang mana pemiliknya belum memasukan dokumen kepemilikan ke Bagian Pertanahan. Seperti di Jalan Petrosea, Kantor Pertanian SP 1, Dermaga Sipu-sipu Distrik Jita, Dermaga Kokonao Distrik Mimika Barat dan lokasi tanah di Distrik Amar.
Para pemilik tanah diharapkan segera memasukan dokumen kepemilikan sebagai persyaratan di Bagian Pertanahan agar tim identifikasi yang didatangkan dari BPN Jayapura sebanyak 6 orang segera melakukan identifikasi lapangan.
“Setelah segala proses persyaratan ataupun administrasinya selesai kita akan lakukan pembayaran tanah-tanah tersebut,” kata Frits.
Adapun anggaran yang digunakan untuk pembayaran tanah tersebut bersumber dari APBD Mimika Tahun Anggaran 2015. Pemda Mimika mengalokasikan anggaran di Bagian Pertanahan Setda Mimika senilai Rp15 miliar. “Pemda hanya membayar tanah-tanah yang ada di dalam DPA saja,” tandasnya. (epy)
