TIMIKA,TimeX
Polemik yang dihadapi PT Freeport Indonesia (PTFI) diharapkan segera berakhir.
Dan, tentunya Pemerintah Indonesia, sebagai pembuat kebijakan harus segera menfinalisasi ijin eksport PTFI yang adalah anak usaha Freeport McMoran CopperGold Inc.
Intinya kebijakan pemerintah obyektif dengan tidak merugikan salah satu pihak, termasuk perusahaan tambang asal Amerika Serikat.
Demikian diungkapkan Ketua Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP-SPSI) Pusat, R. Abdullah kepada Timika eXpress usai melantik Pengurus Cabang SPKEP-SPSI Timika di Graha Eme Neme Yauware, Selasa (14/2).
“Kami sebagai pekerja jangan sampai dirugikan. Kami minta pemerintah pusat segera melakukan finalisasi agar dalam waktu dekat Freeport bisa kembali beroperasi normal dan melakukan ekspor. Sebagai karyawan kami juga akan mengambil langkah,” jelasnya.
Mewakili ribuan karyawan yang mash dalam wadah SPKEP-SPSI di seluruh Indonesia, R. Abdullah mengaku prihatin dengan kondisi yang dihadapi Frepeort sekarang.
“Jelasnya kalau perusahaan tidak berproduksi atau melakukan ekspor, maka dampaknya pada karyawan bisa dirumahkan dalam kurun tertentu. Dan sampai batas waktu tertentu pastinya dilakukan PHK, apabila Pemerintah Indonesia belum memberi kepastian terkait jaminan kelangsungan investasi,” jelas Abdullah.
Ia pun menyerukan kepada kementerian terkait yang mengurusi persoalan Frepeort untuk bijaksana, sebab jika keputusan perpanjangan investasi tidak berpihak atau menguntungkan perusahaan tambang kelas dunia itu, maka secara tidak langsung pemerintah menciptakan problem baru di Papua.
“Kita semua tahu kalau eksistensi Freeport yang sudah 49 tahun lebih beroperasi di tanah Papua menggantungkan hidup pada Freeport. Pemerintah harus cepat mengevaluasi secara sistematis dan saksama untuk mengambil kebijakan dan keputusan terkait kelangsungan investasi Freeport,” pesannya.
Selain itu, ia menambahkan agar pemerintah bisa melihat dampak global dari kebijakan IUPK yang diberikan kepada Freeport tanpa adanya jaminan investasi yang pasti.
“Jangan sampai karyawan Papua dikorbankan dintengah arus globalisasi. Pemerintah harus segera mencari langkah konkrit demi kebaikan bersama,” tukasnya.(zuk)
