Operasi Tambang Freeport Terhenti LPMAK Goyah
DPRD Mimika Akan Temui DPR-RI
TIMIKA, TimeX
Belum ada kejelasan terkait ijin ekspor konsentrat serta kesepakatan lain dari pengalihan status PT Freeport Indonesia menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka Pemerintah Pusat ditegaskan untuk menanganinya secara serius dan cepat.
Dari situasi pelik yang dihadapi perusahaan tambang kelas dunia ini, Pemerintah Pusat jangan sampai menciptakan masalah baru di Papua umumnya dan khususnya di Timika.
Sebab dampak yang pasti terjadi dari pengalihan status Freeport adalah mengancam terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dari jumlah 32.416 karyawan bakal ada 19.200 orang karyawan yang bakal terkena dampak PHK.
“Ini sudah pasti menimbulkan gejolak sosial, sebab akan terjadi kesenjangan sosial. Belum lagi masalah komplek terkait pendulang emas tradisional yang mencapai belasan ribu. Kalau Freeport sudah tidak beroperasi tentu berdampak pada mata pencaharian mereka. Ini soal yang harus disikapi baik. Jika tidak maka kasus kriminalitas menjadi masalah besar yang akan dihadapi aparat keamanan setempat”.
Demikian diungkapkan Ketua Klasis GKI Mimika, Pdt. Daniel Kaigere, SSi saat ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya, pada Sabtu (11/2).
Pasalnya, isu santer PHK karyawan Freeport akibat ketidak jelasan penerbitan ijin ekspor oleh Pemerintah Pusat jadi ancaman terhadap perekonomian Mimika.
Selain itu dampak terhadap BUMD-BUMN, maupun pembangunan di Mimika khususnya, Papua bahkan Indonesia dan sampai ke tingkat internasional.
Untuk itu, Pdt. Kaigere, mengimbau tokoh gereja, khususnya pelayan pelayan Klasis GKI Mimika untuk mendukung managemen Freeport mengatasi permasalahan yang terjadi.
“Secara internal GKI Mimika akan mengimbau semua tokoh gereja, khususnya pendeta di tiap-tiap jemaat untuk memberi pencerahan, bahwa kontribusi Freeport sangat besar bagi masyarakat gereja. Karena itu warga jemaat gereja GKI harus dikuatkan dalam menghadapi situasi yang dialami Freeport,” harapnya.
Kepada pemerintah, kata Kaigere, khususnya Pemda Mimika dan Pemprov Papua harus berpihak kepada kepentingan dan kelangsungan operasional Freeport yang selama ini sudah banyak mendukung pemerintah setempat dalam pembangunandi segala bidang,”paparnya.
“Jujur saja bahwa kontribusi terbesar terhadap pembangunan di Mimika bersumber dari Freeport, karena itu Pemda maupun Pemprov harus mengawal permasalahan Freeport hingga tuntas,” harapnya lagi.
LPMAK Goyah
Jika operasional Freeport tidak berjalan, dampak langsung juga dirasakan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK) sebagai pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI).
Wakil Sekretaris Eksekutif Bidang Pendidikan dan Kesehatan LPMAK, Vebian Magal menjelaskan, selaku donatur, dengan kondisi yang dihadapi PTFI saat ini tentunya berdampak langusng terhadap program tiga tunggu LPMAK.
Namun, untuk menjalankan program tiga tunggu berbasis kerakyatan bagi tujuh suku, pihaknya secara normal menjalankan program disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada.
“Saat ini program tambahan baru tidak ada, hanya program lanjutan yang sudah dianggarkan diawal tahun. Jujur tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya. Dampaknya terasa dan masyarakat penerima manfaat dan kemitraan merasakannya,”kata Vebian Magal saat ditemui Timika eXpress di Aula MPCC, Senin (13/2).
Di bidang kesehatan, LPMAK sebagai pengelola Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dalam operasionalnya terkait kondisi Freeport jelas merasakan efek, meski komitmen penuh Freeport bahwa kesehatan adalah kebutuhan utama.
“Termasuk di bidang pendidikan, sudah banyak pihak yang ajukan proposal permohonan bantuan, tapi sementara dibatasi. Ini karena peoduktivitas Freeport menurun karena belum mendapat kepastian ijin ekspor konsentrat,” jelasnya.
Dari situasi tersebut, rencana tambahan mitra baru, seperti MPCC harus dikelola pihak mitra, ini baru akan dibahas Bulan Maret melalui evaluasi terhadap 32 mitra LPMAK khusu di bidang pendidikan.
Baik LPMAK termasuk pihak mitra yang menangani program tiga tunggu LPMAK agar bisa mengantisipasi terkait penggunaan anggaran dan efisiensi progran, sebab pihak mitra merupakan donatur bagi lembaga.
DPRD Mimika Akan Temui DPR-RI
Menyikapi permasalahan Freeport, DPRD Mimika akan bertemu langsung dengan Komisi III DPR-RI guna membicarakan eksistensi serta dampak hadirnya perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia tersebut.
“Intinya operasional tambang Freeport harus jalan. Kalau tidak kita semua di Indonesia, terlebih masyarakat Papua merugi,” jelas Ketua Komisi C DPRD Mimika, M. Nurman Karupukaro kepada Timika eXpress, Seni kemarin.
“Kami minta ijin dari pusat segera dikeluarkan sehingga ekspor konsentrat Freeport bisa berjalan dan tidak terjadi kerugian yang berdampak luas. Karena mau tidak mau Freeport adalah bagian dari Kabupaten Mimika dan pasti kami berjuang.
Katanya, aspirasi yang dijaring, baik oleh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga adat hingga kalangan pengusaha yang merasakan dampak tidak beroperasinya tambang Freeport, semua itu akan kita sampaikan secara terbuka ke Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, dalam waktu dekat Komisi C DPRD Mimika akan berkunjung ke Tembagapura dan melihat langsung ke area proses tambang, gna menindaklanjuti situasi ini secara cepat, tukasnya. (nur/yan/tan)
