Indra Ebang Ola
TIMIKA,TimeX
Indra Ebang Ola Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Mimika supaya ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu serentak pada 17 April 2019 mendatang, dengan menciptakan pemilu berpegang teguh pada prinsip atau asas pemilu Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) membuat pilpres dan pileg Indonesia semakin berkualitas serta demokratis, bermartabat dan juga berdaulat.
“Miliki harapan besar bahwa kita semua baik masyarakat, rekan-rekan media dan para toko agama juga toko pemuda untuk turut berpartisipasi aktif mensukseskan pemilu, karena ini merupakan agenda nasional baik itu pilpres dan legislatif,” ujar Indra saat ditemui Timika eXpress di kantor KPU Jalan Hasanuddin, Kamis ( 7/2).
Putra Adonara NTT ini juga mengharapkan unsur penyelenggara Bawaslu, TNI-Polri maupun kejaksaan untuk bisa bersama-sama membangun pola kemitraan yang baik guna mengedepankan semangat demokrasi, sehingga semua proses dan tahapan berjalan baik.
Selain itu ia mengingatkan bagi penyelenggara Pemilu tingkat bawah seperti PPD, PPS diharapkan bisa mandiri bekerja sesuai tupoksi masing-masing, mengedepankan sikap profesional sehingga tidak mudah terkontaminasi dengan kepetingan-kepetingan politik.
“Jangan sampai penyelenggara di tingkat bawah melakukan hal-hal bernuansa politik yang mempengaruhi proses pelaksanaan dari sisi kemandirian. Kami juga sudah sepakat untuk memenuhi demokrasi yang berdaulat, berwibawa dan bermatabat, maka kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penyegaran, penguatan integritas kepada penyelenggara di tingkat bawah yakni KPPS,” jelasnya.
Kaitan dengan ini dirinya selaku ketua menyadari betapa pentingnya campur tangan lebih dari seluruh staf di sekretaris KPU guna meraih keberhasilan pesta demokrasi lima tahunan yang diharapkan. Sebab baik buruknya hasil pesta demokrasi tergantung penuh dari kesadaran masing-masing penyelenggara maupun masyarakat itu sendiri selaku peserta demokrasi untuk mau sama-sama menjaga dan mengawal seluruh proses pesta demokrasi ini.
“Kami komisioner hanya lima orang. Kami tidak punya kemampuan yang utuh mengawal ini sendiri tanpa ada bantuan rekan-rekan semua, terlebih khusus masyarakat Kabupaten Mimika. Mudah-mudahan pemilu kali ini dengan semangat demokrasi yang kuat dan dari bantuan semua lapisan masyarakat, betul-betul menjadikan pemilu kali ini pemilu yang jujur, adil dan bermatab,” jelasnya.
Indra juga memastikan pada Pemilu kali ini bisa jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Sebab lima komisioner KPU ini sudah melakukan memorandum of understanding (MoU) bersama untuk tetap menjaga agar menghasilkan pemilu yang berintegritas, bermartabat dan berdaulat.
“Bukan berarti pemilu sebelumnya tidak baik. Tetapi kami berusaha akan melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, terlebih khusus kepada masyarakat Mimika yang tentunya terhindar dari kolusi, nepotisme dan korupsi,” katanya.
Dalam Waktu Dekat KPU Gelar Rakor
Lebih jauh Indra merencanakan dalam waktu dekat KPU Mimika segera menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, TNI-Polri hingga pemerintahan kampung.
Rakor ini lanjutnya lebih pada membahas mengidentifikasi kembali masyarakat yang belum terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya karena tidak memiliki e-KPT.
Bahkan menyikapi persoalan ini kedepan KPU bakal melakukan advokasi. Aksi advokasi ini tentunya ada kaitannya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Artinya bagaimana ada kebijakan khusus yang tidak keluar dari konstitusional tetapi pada pesta demokrasi warga ini dapat dijamin hak pilihnya.
“Inipun akan kita bicarakan dengan beberapa perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang lebih besar. Akan kita rapatkan tetapi sesudah kami balik dari Jayapura. Karena dalam waktu dekat teman-teman akan ke Jayapura terkait data juga,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan rakor ini telah masuk dalam daftar agenda KPU sehingga dipastikan akan dijalankan. Namun mengenai kapan waktu pelaksaannya belum bisa ia tentukan. Pasalnya, ia akan bertemu Pemkab Mimika meminta agar memfasilitasi rakor ini.
Dengan harapan pada rakor ini dihadiri para kadistrik, kepala kampung karena mereka yang mengetahui warganya.
“Kami tidak ingin ada warga yang terpaksa tidak bisa menggunakan hak pilihnya hanya karena tidak memiliki e-KTP,” katanya. (a30)
