PERTEMUAN – Suasana pertemuan rasionalisasi pengajuan anggaran Pemilu 2019 antara Pemkab Mimika, Polres, KPU dan Bawaslu Mimika di ruang rapat lantai 3 Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin (28/1).
TIMIKA,TimeX
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika bakal merasionalisasi usulan anggaran Pemilu 2019 dari KPU dan Bawaslu Mimika.
Hal ini dikarenakan anggaran yang disiapkan Pemkab Mimika lebih kecil dari usulan anggaran KPU dan Bawaslu Mimika untuk mensukseskan agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) serentak pada 17 April mendatang.
Untuk itu pada Senin (28/1) digelar pertemuan bersama di ruang rapat lantai 3 Kantor Pusat Pemerintahan SP3.
Pertemuan oleh Pemkab Mimika melibatkan jajaran TNI-Polri, Komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mimika.
Pertemuan ini dipimpin oleh Penjabat Sekda Mimika Marthen Paiding dan dihadiri langsung Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto.
Hadir pula Korwil KPU Mimika, Zufri Abubakar, Ketua Bawaslu Mimika Yonas Janampa serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.
Marthen Paiding usai pertemuan kepada wartawan menjelaskan hasil dari pertemuan tersebut Pemkab Mimika akan rasionalisasi anggaran Pemilu 2019.
“Kami rasionalisasi karena pengajuan anggaran yang kami terima dari KPU dan Bawaslu sebesar Rp35 miliar. KPU ajukan anggaran Rp25 miliar dan Bawaslu Rp10 miliar untuk agenda Pileg dan Pilpres 17 April 2019,” ungkapnya.
Menurut Marthen selain dari KPU dan Bawaslu Mimika masih ada anggaran pengamanan, hanya saja belum diajukan TNI-Polri setempat.
Padahal besaran anggaran Pemilu 2019 dari Pemkab Mimika hanya Rp30 miliar.
“Kalau KPU ajukan Rp25 miliar tambah Bawaslu Rp10 miliar, belum lagi anggaran pengamanan dari TNI-Polri, tentu tidak cukup dengan yang disediakan Pemkab Mimika. Makanya kita akan rasionalisasi sehingga tidak terjadi pendobelan anggaran, baik dari APBN maupun APBD Mimika,” tegasnya.
Sebab kawajibkan Pemkab Mimika selain menyediakan anggaran untuk mensukseskan Pemilu 2019, pemerintah juga butuh banyak anggaran tahun ini guna membenahi fasilitas penunjang PON 2020.
Mimika pada PON tahun depan ditunjuk sebagai tuan rumah yang akan mempertandingkan sembilan cabang olahraga (Cabor).
“Jadi kita akan sinkronkan dan rasionalisasi anggaran yang jadi porsi APBN dan porsi APBD,” katanya.
Namun, ketika ditanya kapan akan dilakukan rasionalisasi dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kata Marthen, rasionalisasi sampai pada penandatanganan NPHD menunggu dan menyesuaikan dengan keberadaan bupati di Timika.
“Jadi semua ini tergantung kehadiran bupati. Kalau bupati sudah ada, kita akan duduk untuk cermati mana usulan anggaran yang kita rasionalisasi dan mana yang diutamakan,” tandasnya.
Sementara Korwil KPU Mimika, Zufri Abubakar mengatakan usulan Rp25 miliar yang diajukan KPU kepada pemerintah untuk tahapan proses penyelenggaraan Pemilu, termasuk direalisasikan untuk keperluan perangkat tingkat bawa atau terlepas dari anggaran pengamanan Pileg dan Pilpres.
“Kita estimasikan juga anggaran untuk perangkat tingkat bawa, yakni PPD, PPS dan relawan demokrasi pada Pemilu nanti,” tutup Zufri. (a32)
