Timika, TimeX
Sementara itu, terkait persoalan antara Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan Serikat Pekerja yang berujung pada pengrusakan fasilitas di mil 28 dan mil 26, maka Pemerintah Kabupaten Mimika kembali memfasilitasi pertemuan terbuka antara rombongan DPD RI dengan PUK SPKEP SPSI Mimika. Pertemuan berlangsung di Pendopo Rumah Negara, SP3, Kamis (24/8).
Asisten IV Setda Mimika , Alfred Douw didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat (Disnakertrans PR) Kabupaten Mimika, Ronny Marjien, menyambut rombongan DPD RI yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nono Sampono bersama enam anggota DPD Papua dan Papua Barat, serta PUK SPKEP SPSI Mimika yang dipimpin Ketua PUK SPKEP SPSI, Sudiro beserta rombongannya. Dalam pertemuan hadir pula Forkopimda.
Asisten IV Setda Mimika, Alfred Douw dalam sambutannya mengatakan, bahwa pemerintah daerah hanya bisa memfasilitasi saja, namun tidak bisa mengambil suatu keputusan.
“Tugas kami hanya bisa memfasilitasi dan tidak bisa mengambil suatu keputusan serta tidak bisa memihak kepada salah satu pihak,”kata Alfred.
Sementara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nono Sampono, seusai pertemuan menyampaikan, bahwa pertemuan ini hanya sekedar pendalaman saja.
“Kami hanya pendalaman saja, intinya di Jakarta nanti dimana kita akan melakukan rapat konsultasi dengan semua Kementerian terkait dan akan kita rangkum semua menjadi suatu solusi. Kemidian kita akan melakukan konsultasi khusus dengan Presiden atau Pemerintah Pusat,”kata Nono.
Ia juga merasa bersyukur sudah melakukan mediasi dengan tiga pihak yaitu Pemerintah Daerah, pihak SPSI dan aparat keamanan.
“Intinya adalah masing-masing kita melihat sudut pandang sendiri. Kami datang di sini dan kami juga menjelaskan bahwa hati-hati jangan sampai ada konflik. Konflik selalu terjadi itu karena datang penumpang gelap, kalau ada penumpang gelap kan repot,”ungkapnya.
Menurutnya bahwa sekembali ke Jakarta maka persoalan ini akan diusahakan secepat mungkin.
“Kemungkinan pulang dari sini kita langsung konsolidasi dulu dan kemudian kita akan panggil kembali mereka. Salah satu tuntutan itu adalah karyawan bisa kerja kembali,”ungkapnya.
Dikatakan juga, bahwa hal ini sesuai dengan undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
“Jadi sepanjang berada dalam koridor itu harus diperjuangkan.Insya Allah minggu depan kita undang Menteri terkait, Panglima , Kapolri, kepala BIN untuk kita duduk sama-sama dan merumuskan. Karena ini menyangkut kebijakan di tingkat pusat, bukan hanya masalah lokal. Kembali lagi saya katakan kebijakan itu terkadang pada waktu diterapkan di bawah itu menjadi muncul masalah atau informasi yang diterima mungkin bisa tidak objektif,”katanya.
Sedangkan ketua PUK SPKEP SPSI, Sudiro berharap dengan pertemuan ini bisa membawa satu penyelesaian yang kongkrit. Sebab pekerja sudah melakukan mogok kerja selama empat bulan lebih.
“Kita berharap pertemuan ini membawa hasil yang baik,”singkat Sudiro.
Sebelumnya,Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nono Sampono bersama enam anggota DPD Papua dan Papua Barat bertemu dengan jajaran manajemen PT Freeport Indonesia dipimpin Executive Vice President Human Resources, Achmad Didi Ardianto melakukan pertemuan berlangsung tertutup di ruang Cartensz Pyramid Hotel Ultima Horison. (tan/aro)
