TIMIKA,TimeX
Penentuan nama masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sesuai data yang ada.
PERIKSA DATA – Seorang warga penerima PKH mengecek datanya di Dinas Sosial pada Rabu (24/6).
BACA JUGA : Penyaluran BLT DD di Kampung Nawaripi Pekan Depan
Johannis Pattiasina, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Dinas Sosial Kabupaten Mimika menjelaskan, dalam penyaluran dana PKH dan BPNT, Dinas Sosial hanya berperan sebagai perantara. Di mana para tenaga pendamping bertugas untuk mengantarkan langsung buku tabungan kepada penerima PKH dan kartu BPNT sesuai dengan nama dan alamat yang diterima dari Kemensos.
BACA JUGA : YPPK Tilemans Aktifkan KBM di Sekolah Zona Hijau
“Data dari Kementerian Sosial. Namanya itu sudah terdata jadi tinggal kami cari orangnya dan kasih buku tabungan,” kata Johannis saat diwawancara di ruang kerjanya, Rabu (24/6).
“Kalau persyaratan penerima juga dari Kementerian Sosial,” tuturnya.
BACA JUGA : Pengerjaan Jalan Cenderawasih Dianggarkan Rp200 Miliar Lebih
Johannis mengungkapkan telah mengusulkan agar data masyarakat penerima bantuan ini bisa diubah menggunakan data terbaru dari pemerintah daerah namun agak sulit.
Permasalahan ini terjadi tidak hanya di Timika namun di seluruh daerah di Indonesia dan untuk meng-update data itu akan terjadi kendala di Pusat.
“Yang lebih tau situasi di daerah itu kami bukan kalian di Pusat. Hal ini menjadi salah satu masalah yang kerap dihadapi oleh Dinas Sosial di tengah masyarakat,” katanya.
“Jadi masyarakat itu bilang Dinas Sosial begini begitu, padahal kita juga sebenarnya hanya terima data yang sudah ada dari pusat,” tambahnya.
Meski begitu, Johannis mengaku bahwa selama ini penyaluran dana PKH maupun BPNT tetap berjalan dan tersalurkan sampai kepada penerimanya.
Sementara pendamping dari Dinsos yang minta namanya jangan dipublis, menjelaskan kriteria penerima dana PKH maupun BPNT sendiri juga ditentukan langsung oleh Kemensos.
Besaran dana BPNT pada Januari hingga Februari diterima Rp 150 ribu per KK. Namun sejak Maret bertepatan dengan adanya pandemi Covid-19 ditambahkan menjadi Rp200 ribu per KK.
Dana BPNT merupakan perubahan dari penerima Beras Sejahtera (Rastra). Penerima diberikan kartu berisi saldo yang kemudian ditukarkan dengan kebutuhan sembako di e-warung yang telah bekerjasama dengan pemerintah.
Sementara untuk dana PKH, jumlah besarannya diterima disesuaikan dengan komponen.
Untuk komponen usia lanjut menerima Rp3 juta per tahun, dimana penyalurannya saat ini diterima setiap bulan.
Sementara komponen pendidikan tingkat SD menerima Rp1,5 juta per tahun, SMP Rp2,5 juta per tahun dan SMA Rp2 juta per tahun. Anak usia dini menerima bantuan Rp 3 juta per tahun.
Namun, jika dalam satu keluarga memiliki komponen lengkap hanya diakomodir masing-masing satu anggota keluarga untuk empat komponen.
Penulis : Echie Mnsen
Editor : Antonius Djuma
