TIMIKA,TimeX
Penerimaan CPNS 2018 di Kabupaten Mimika hingga kini belum jelas, sebab belum adanya petunjuk teknis (Juknis) dari pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat Jakarta.
Sejak adanya kebijakan resmi dari Presiden Joko Widodo terkait penerimaan CPNS 2018 di Papua luar jaringan (luring) atau offline pada pertemuan bersama Pemerintah Papua, hingga kini belum ada Juknis dari Kemenpan-RB dan BKN selaku penanggung jawab utama.
“Sampai saat ini, baik kajian soal kuota, tempat dan mekanisme penerimaan kami belum dapat juknisnya. Belum ada kejelasan ini kita khawatirkan penerimaan CPNS bisa batal, bisa juga jadi”.
Demikian dikatakan Paskalis Kirwelakubun selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Daerah (BKPSAD) Kabupaten Mimika saat ditemui Timika eXpress di Graha Eme Neme Yauware, Rabu (31/10).
Katanya, rekrutmen CPNS 2018 di Mimika bisa jadi, bisa juga tidak, sebab ia baru saja menerima pesan singkat WhatsApp (WA) dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Daerah Provinsi Papua, kalau sampai saat ini belum ada informasi resmi soal penerimaan CPNS di Papua dari Kemenpan-RB.
“Pesan WA nya mohon agar masyarakat bersabar. Apakah jadi atau tidak penerimaan CPNS tahun ini, demikian bunyi pesannya. Karena yang sampaikan pesan ini kami punya koordinator, jadi kita tunggu saja,” ujar Paskalis.
Pasalnya, Gubernur Papua beerapa waktu lalu telah melakukan pertemuan dengan Menpan RB, Syafruddin.
Dari pertemuan itu, Menpan-RB berjanji akan mengundang kembali Sekretaris Daerah bersama Kepala BKD se-Papua untuk membicarakan hal teknis penerimaan CPNS secara offline, namun sampai hari ini belum ada informasi.
Sembari menunggu Juknis penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018, Paskalis mengimbau para pelamar tetap menyiapkan berkas persyaratannya.
“Kan pelamar yang akan ikuti tes CPNS hanya menyiapkan E-KTP dan Kartu Keluarga (KK), sedangkan berkas lainnya baru dilampirkan jika yang bersangkutan dinyatakan lulus. Dan, mengenai penerimaan tahun ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemenpan-RB untuk mendapatkan kepastian,” katanya.
Mantan Kadistrik Mimika Timur ini tidak menampik kalau molornya rekrutmen CPNS 2018 di Papua dan Papua Barat karena Pemerintah Papua yang mencakup 29 kabupaten/kota menghendaki pelaksanaannya secara offline bukan online.
“Dari tujuh poin pernyataan sikap yang diserahkan langusng Gubernur Papua, Lukas Enembe, didampingi Ketua MRP dan Ketua DPRP, termasuk bupati/walikota se- Papua kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, itu sudah disetujui.
Hanya saja teknisnya nanti menunggu keputusan dari Kemenpan-RB,yang hingga kini belum ada Juknis.
“Kami juga sudah diundang ke provinsi. Semua Kepala Badan Kepegawaian diundang untuk bicarakan hal teknis soal rencana penerimaan, hanya saja sampai sekarang belum ada petunjuk dari Kemenpan-RB. Kalau kouta CPNS untuk Mimika yang kita terima dari Kemenpan-RB 300 orang. Jumlah ini kita minta tambah sesuai usulan 1.040 orang karena selama empat tahun tidak ada penerimaan CPNS di Mimika,” tambahnya.
Usulan 1.040 kuota CPNS 2018 dari Pemkab Mimika juga mempertimbangkan kebutuhan daerah, termasuk banyaknya ASN yang pensiun.
Dengan menunggu petunjuk pusat, Paskalis berharap masyarakat Mimika, khususnya pelamar CPNS tetap bersabar.
Ditegaskan pula, keterlambatan ini tidak ada kaitannya dengan wacana revisi UU ASN untuk mengakomodir tenaga honorer/kontrak menjadi PNS atau pegawai tetap negara.
“Untuk daerah lain yang laksanakan tes CPNS secara online sudah berjalan, hanya kita di Papua dan Papua Barat yang belum. Bisa saja belum ada Juknis dari Kemenpan-RB, karena tunggu daerah lain selesai online baru kita yang offline. Ini hanya tebakan saya saja,” tukasnya. (a30)
