TIMIKA, TimeX
Angka pengangguran di Kabupaten Mimika sepanjang tahun 2017 meningkat menjadi 10.485 orang.
Kabid Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika, Jehuda Akobiarek, SH mengatakan, meningkatnya angka pengangguran dikarenakan adanya pengurangan atau efisiensi karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI), privatisasi dan kontraktor secara bertahap akibat pengalihan status PTFI dari Kontrak Karya menjadi IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus).
Tingginya angka pengangguran usia produktif juga dikarenakan faktor perubahan kependudukan (demografi), yaitu meningkatnya jumlah pencari kerja (Pencaker) di Kabupaten Mimika.
Demikian diungkapkan Jehuda Akobiarek saat ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya, Kamis (25/1).
“Jumlah 10.485 warga Mimika usia produktif ini belum memiliki pekerjaan sejak Bulan Januari sampai Desembr 2017. Ini belum termasuk data Bulan Januari 2018, jadi kemungkinan bisa bertambah karena dicacah dari jumlah Pencaker oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” ujarnya.
Menurutnya, jumlah Pencaker terdaya dari warga Mimika yang melakukan pengurusan kartu kuning (kartu pencaker) di Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi yang sehari bisa lebih 20 an orang.
“Biasanya kalau ada lowongan pekerjaan, biasanya pengurusan kartu kuning meningkat, itu bisa sehari 50 sampai 60,” tambahnya.
Akobiarek pun mengimbau kepada warga Mimika yang belum memiliki pekerjaan namun sudah memiliki kartu kuning agar melaporkan diri ke dinas terkait untuk mendukung pendataan jumlah pencaker setiap enam bulan sekali.
“Termasuk pencaker yang sudah mendapat pekerjaan juga harus melaporkan diri sehingga grafik pencaker di Mimika terpantau.
Sementara itu, Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom kepada Timika eXpress menegaskan, tingginya angka pengangguran atau Pencaker di Mimika karena ketidakmampuan program pemerintah terutama pembangunan infrastruktur dalam menyerap tenaga kerja.
“Ini jadi lampu kuning buat pemerintah ke depan, agar lebih cepat mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan sektor lainnya,” tegasnya.
Selain itu, Elminus juga menyerukan kepada pemerintah untuk memperhatikan pendidikan dan keterampilan pencaker dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dalma menghadapi dunia kerja, sehingga dapat meminimalisir angka pengangguran. (nur)
