TIMIKA,TimeX
Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mengantisipasi kondisi fiskal daerah yang diprediksi akan kembali mengalami defisit di 2018, maka Bupati Mimika, Eltinus Omaleng didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Ausilius You, beberapa waktu lalu langsung berangkat ke Jakarta.
Meski perjuangan orang nomor satu bersama Sekda Mimika untuk menemui pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mencapai klimaks, namun jawaban yang diterima tidak sesuai harapan.
Pasalnya, dana perimbangan sebesar Rp388 miliar yang diiming-imingi untuk mendongkrak penerimaan daerah, dinyatakan tidak akan terealisasi, sebab tahun 2018 tidak adanya Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP).
“Memang benar kami ke Jakarta mau tanyakan realisasi dana perimbangan, apakah masih bisa didapat atau tidak, nyatanya dari pihak Kemendagri tegaskan tidak bisa. Ini jawaban yang tidak sesuai harapan. Kita berharap bisa terealisasi di 2019 setelah adanya pembahasan APBNP”.
Demikian dikatakan Sekda saat berada di Lapangan Timika Indah, Minggu (14/10).
Meski kehilangan penerimaan daerah dari transfer pusat senilai Rp388 miliar, Sekda You menampik bahwa kenyataan ini tidak serta-merta Pemkab Mimika mengalami defisit.
“Jangan dulu bilang defisit, kita harus berpikir positif dulu,” tegasnya menambahkan bukan hanya saja Mimika yang terdampak dari tidak adanya APBN-P, tetapi seluruh kabupaten-kota di Papua.
Adapun langkah lain yang ditempuh Pemkab Mimika, yakni telah diterbitkannya surat edaran terkait efisiensi anggaran sebagai antisipasi terhadap kondisi fiskal daerah karena kondisi perekonomian.
Dimana, Bupati Mimika melalui surat edaran resmi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menegaskan tiga poin utama mengarah pada efisiensi anggaran.
Yakni pertama, terkait program kegiatan OPD yang belum dilelang hingga 14 September 2018 agar dihentikan.
Kedua, program kegiatan yang mengalami perubahan atau pergeseran, pelaksanaannya harus menunggu APBD Perubahan 2018, baru ditindaklanjuti.
Ketiga, permintaan Tambahan Uang (TU) setelah kegiatan rutin akan dihentikan pada pekan keempat September 2018.
Langkah strategis yang diambil bupati diharapkan dapat menekan pengeluaran, dan diperuntukan membayar kewajiban kepada pihak ketiga senilai Rp132 miliar yang belum dianggarkan pada APBD Induk 2018.
Untuk diketahui, dari tiga poin surat edaran Bupati Mimika, Pemkab Mimika mengumpulkan Rp51 miliar lebih dari program kegiatan OPD yang dihentikan.
Hanya saja, berapa banyak program kegiatan dan dari OPD mana saja, belum dirinci Sekda You. (a30)
