FOTO:ISTIMEWA/TIMEX
PERTEMUAN-Presiden Jokowi didampingi Kepala BKN Pusat, Bima Haria Wibisana saat menggelar pertemuan dengan Gubernur Lukas Enembe dan bupati-walikota se-Papua di Istana Negara Jakarta, Jumat petang kemarin.
TIMIKA, TimeX
Rakyat Papua, khususnya pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Mimika boleh bernapas lega, setelah Presiden Joko Widodo menyetujui sistem penerimaan CPNS di Papua secara offline atau luar jaringan (luring).
Salah satu dari tujuh butir poin ini disetujui orang nomor satu di Indonesia saat pertemuan terbatas dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua MRP Timotius Murib dan Ketua DPRP Yunus Wonda, serta bupati/walikota se-Papua di Istana Negara, Jumat (5/10).
Termasuk Bupati Mimika, Eltinus Omaleng didampingi langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Ausilius You, ikut dalam pertemuan yang dimulai pukul 18:30 WIB hingga pukul 21:00 WIB.
Demikian diterangkan Ausilius You, Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika via ponselnya kepada Timika eXpress tadi malam.
Menurut mantan Karetaker Bupati Mimika 2013, pada pertemuan itu, Gubernur Lukas Enembe dihadapan Presiden Jokowi membacakan tujuh poin pernyataan sikap Pemerintah Provinsi Papua bersama 28 kabupaten dan satu kota terkait seleksi penerimaan CPNS tahun anggaran 2018 di Bumi Cenderawasih.
Usai membacakan tujuh poin pernyataan sikap yang disekapati pada pertemuan Selasa (25/9) lalu, antara Gubernur Lukas Enembe, dengan MRP, DPRP dan 28 bupati serta satu wali kota di Sasana Karya, disambut apresiatif oleh Presiden Joko Widodo.
“Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dan menekankan kekhususan terkait penerimaan CPNS secara serentak di Papua, Presiden menyatakan menerimanya.
Hanya saja terkait kuota formasi 300 CPNS yang sudah ditetapkan, akan ditinjau kembali dan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dan tidak membebani keuangan daerah dan negara.
Adapun tujuh poin pernyataan tersebut, yakni :
Pertama, pelaksanaan seleksi CPNS dilaksanakan secara offline atau tidak dalam jaringan (daring)
Kedua, seleksi tidak mengunakan CAT (Computer Assisted Test) tetapi mengunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK).
Ketiga, keputusan tentang kelulusan CPNS ditentukan oleh pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur/Bupati/Walikota).
Keempat, diberikan kewenangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk merubah formasi sesuai kebutuhan daerah.
Kelima, penerimaan CPNS 2018 tidak membatasi hanya bidang kesehatan, pendidikan dan bidang teknis lainnya, tetapi dibuka secara umum, mengingat banyak pelamar pada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki pendidikan umum.
Keenam, mohon untuk mengakomodir tenaga honorer dan K2 yang tidak lulus tes tahun 2013 dan yang belum terdaftar dalam database diterima melalui formasi khusus.
Ketujuh, apabila peryataan kami ini tidak disetujui, maka seluruh formasi CPNS tahun 2018 akan dikembalikan.
“Setelah pembahasan, kami langsung balik ke Mimika, untuk sampaikan hasil pertemuan, termasuk umumkan waktu penerimaan CPNS yang sudah dinanti-nanti pelamar CPNS 2018.
“Intinya sistem penerimaan CPNS secara offline, dan kuota CPNS yang sudah ditetapkan bisa ditambah, termasuk tenaga honorer jadi prioritas diangkat menjadi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara), sudah disetujui Presiden,” imbuhnya.
Pada pertemuan yang berakhir dengan makan bersama, Presiden Joko Widodo mengapresiasi perjuangan dari para kepala daerah di Papua memperjuangkan penerimaan CPNS 2018.
Presiden pada kesempatan itu juga meminta maaf, sebab rencana pertemuan pada 1 Oktober lalu diundur lantaran adanya musibah gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah.
Bencana nasional ini lantas menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat, bahkan mengharuskan Presiden Joko Widodo memantau langsung situasi kondisi pascamusibah. (vis)
