Peningkatan Status Jadi Pelabuhan Samudera Terbentur Status Lahan
TIMIKA, TimeX
Putusnya salah satu ruas landasan dermaga di Pelabuhan Pomako, sebagaimana diberitakan koran ini, Senin (27/6), mendapat tanggapan langsung dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomako Obaja Yarangga, S.Sos, Selasa (28/6).
Bertandang ke redaksi Timika eXpress tadi malam, Obaja Yarangga membenarkan adanya satu ruas landasan di dermaga tersebut putus dan turun sementara dalam usulan perbaikan.
“Sebagai penanggung jawab penyelenggara Pelabuhan Pomako, kami sudah mengusulkan untuk proses perbaikanya,” jelas Obaja.
Hanya saja, usulan perbaikan pascaturunya landasan dermaga Pomako sejak 2014 itu baru disetujui tahun 2016.
Ini setelah Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomako Obaja Yarangga kembali mengajukan usulan sebagai tindaklanjut dari usulan pejabat sebelumnya pada 25 Agustus 2014 silam.
Berdasarkan usulan dengan kondisi riil putus dan turunnya bangunan dermaga beton berukuran 50X12 meter yang dibangun sejak 1998, kerusakannya mulai terjadi pada 2014, yakni mengalami penurunan pada sisi kanan depan sebesar 20 centimeter dan sisi belakang 24 centimeter.
Kondisi kerusakan landasan dermaga beton ini terus bertambah parah hingga sisi kanannya turun lagi menjadi 68 centimeter. Kemudian sisi tengah 50 centimeter dan sisi kanan belakang 42 centimeter.
Diperparah lagi dengan ditabraknya dermaga yang telah rusak oleh kapal milik PT SPIL yang bermuatan peti kemas, serta timpahan kontainer (peti kemas) yang jatuh dari crane kapal tersebut kala itu.
Dari hasil pengukuran atas kerusakan yang terjadi, pengelola Pelabuhan Pomako kemudian melayangkan surat ke Direktur Jenderal Pelabuhan dan Pengerukan Hubungan Laut Kementerian Perhubungan RI untuk mengirim tim teknis kemudian melakukan survey dan penilaian atas kerusakan yang terjadi.
Usulan yang dilayangkan melalui surat resmi tertanggal 12 April 2016 itu akhirnya dijawab dengan rencana perbaikannya baru akan dilaksanakan pada 2017 mendatang.
Terkait rencana tersebut, satuan kerja peningkatan fasilitas pelabuhan dan pengerukan pusat pada tahun 2017 akan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan detail engineering design (DED) rehabilitasi pengembangan fasilitas pelabuhan.
Hal tersebut mendasari surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui suratnya Nomor PP.10/8/16/DP-16 Tanggal 3 Juni 2016 dengan perihal perbaikan dan penataan fasilitas Pelabuhan Pomako.
Hanya saja, bBerdasarkan surat yang ditandatangani oleh Direktur Pelabuhan dan Pengembangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Maurits M Sibarani itu, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomako diminta terlebih dahulu harus melakukan penantaan kegiatan naik turun penumpang dan menyediakan fasilitas laut yang diperlukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban sesuai PP No 37 Tahun 2015 tentang standar layanan penumpang angkutan laut.
Termasuk melakukan perbaikan terhadap fasilitas pelabuhan yang mengalami kerusakan dan memelihara kebersihan dan kerapian area serta fasilitas Pelabuhan Pomako.
Pihak Pengelola Pelabuhan Pomako juga disarankan untuk mengirim dokumen detail dermaga yang rusak dan mengalami penurunan agar tidak mengoperasikan dermaga tersebut untuk kegiatan kepelabuhan guna menjamin keselamatan jiwa maupun harta benda.
Dianjurkan pula untuk berkoordinasi dengan Pemda Mimika dalam penyelesaian status masalah lahan Pelabuhan Pomako yang hingga kini belum jelas,” jelas Obaja tadi malam.
Menindaklanjuti arahan Direktur Pelabuhan dan Pengembangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,lanjut Obaja, terkait status lahan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dishubkominfo termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan saat ini sedang dalam proses.
Menurut Obaja, pemerintah pusat dalam upaya ini tetap pada koridor aturan, sehingga ini menjadi kendala pihaknya dalam meningkatkan status Pelabuhan Pomako jadi Pelabuhan Samudera.
“Karena syarat utama bangun pelabuhan adalah status lahan tidak bermasalah,memiliki rencana induk pelabuhan dan mengantongi dokumen amdal tentang lingkungan. Ini yang masih kita upayakan dan kerjakan,” tambahnya.
Selain itu, Obaja juga mengklarifikasi bahwa adanya pungutan dari pihak pengelola Muatan Kapal Laut (MKL) perusahaan pelayaran, itu dilandasi PP No 15 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Jadi tidak asal pungut seperti disebutkan. Semuanya sesuai aturan dan untuk kelangsungan operasional Pelabuhan Pomako yang adalah pelabuhan non komersil atau tidak diusahakan,” tukasnya.
Menyikapi kasus putusnya dermaga Pelabuhan Pomako di Distrik Mimika Timur itu, kepada perusahaan pelayaran PT SPIL diminta harus ikut bertanggung jawab dalam perbaikannya.
“Ini aset Negara jadi PT SPIL harus bertanggungjawab dan jangan dibiarkan,” tegas Staf Khusus Bupati Mimika Athanasius Allo Rafra kepada Timika eXpress, Selasa tadi malam via ponselnya.
Katanya, jika PT SPIL mengabaikan kerusakan dermaga tersebut, maka Pemda Mimika dapat menuntut secara hokum, sebab pengerusakan fasilitas umum sudah menyebabkan kerugian Negara yang dikhawatirkan pula dapat membahayakan nyawa warga masyarakat termasuk buruh pelabuhan dalam aktivitasnya,” tandas mantan Karetaker Bupati Mimika 2008 itu.(vis/epy)
