TIMIKA, TimeX
Ribuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ditemukan menumpuk di sejumlah kantor kelurahan dan distrik di Kota Timika.
Mubazirnya ribuan KIS tersebut dibenarkan oleh Kepala Distrik Mimika Baru, Ananias Faot saat dikonfirmasi Timika eXpress, Rabu (18/1).
Katanya, pendistribusian KIS oleh PT Pos Indonesia di Mimika pada akhir 2015 sudah 100 persen.
Tapi kenyataan di lapangan saat dilakukan pengecekan, pihak BPJS Kesehatan yang turun langsung ke kantor kelurahan, kampung dan distrik, ditemukan adanya ribuan kartu masih menumpuk dan belum dibagikan kepada warga penerima manfaat yang berhak.
Berdasar data yang dikeluarkan BPJS Kesehatan Pusat, warga Mimika yang berhak menerima bantuan jaminan kesehatan dari Pemerintah Pusat yang tercover melalui KIS adalah sebanyak 182 ribu jiwa. Namun dari jumlah tersebut, belum semua menyasar warga masyarakat penerima manfaat.
“Memang benar masih ada KIS di kantor lurah. Menjadi persoalan, KIS tersebut sudah tertera langsung nama warga berdasarkan wilayah domisili. Yang tidak terdistribusi karena warga tersebut sudah pindah tempat tinggal. Ini yang jadi kendala kami. Tidak mungkin kita mencari warga penerima KIS tanpa alamat pasti,” jelasnya.
Dengan menumpuknya KIS, ia telah menginstruksikan kepada lurah, ketua-ketua RT untuk segera kumpulkan dan dikembalikan kepada BPJS Kesehatan.
Katanya, saat didistribusikan oleh PT Pos Indonesia, pihaknya langsung menyarankan petugas kelurahan, kampung dan distrik melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga untuk menyalurkan KIS bagi warga yang berhak mendapat layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
“Kendalanya itu tadi, ada warga yang sudah pindah domisili sehingga KIS nya tidak tersalurkan. Jadi saya minta ke masing-masing warga yang diakomodir dalam program KIS, nantinya langsung ke BPJS Kesehatan,” pesannya.
Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Secara bertahap cakupan peserta akan diperluas meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan bayi yang lahir dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini tidak dijamin.
KIS memberikan tambahan manfaat, layanan preventif, promotif dan deteksi dini yang akan dilaksanakan secara lebih intensif dan terintegrasi.
KIS juga memberikan jaminan bahwa pelayanan oleh fasilitas kesehatan tidak membedakan peserta berdasarkan status sosial.
Selain mendapat jaminan kesehatan dari Pemerintah Pusat melalui KIS, terdapat 59 ribu warga kurang mampu di Mimika mendapat bantuan jaminan kesehatan dari Pemkab setempat melalui program Kartu Mimika Sehat.
Besaran iuran BPJS Kesehatan yang dibayar oleh Pemkab Mimika yaitu Rp23 ribu per jiwa per bulan.
Warga miskin yang mendapat pertanggungan iuran kesehatan oleh Pemkab Mimika mendapat fasilitas layanan rawat inap di kelas 3 dan akses layanan kesehatan yang sama dengan peserta program JKN lainnya.
peserta program KIS juga dapat mengakses fasilitas primer (Puskesmas, Klinik Kesehatan dan Dokter Keluarga) kalau sakit. Jika tidak bisa ditangani di tingkat primer, maka akan dirujuk ke RSUD Mimika. Dan selanjutnya jika tidak tertangani di RSUD Mimika akan dirujuk ke rumah sakit di luar Papua.
