Adu Kuat antara Pemerintah dengan Freeport
JAKARTA, TimeX
Perundingan terkait divestasi saham, perpanjangan izin operasi, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) serta kebijakan fiskal dan hukum negara antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia belum menemui titik sepakat.
Dengan masih berlanjutnya proses negosiasi empat poin tersebut diharapkan bisa tuntas sebelum izin ekspor konsentrat yang akan berakhir pada 10 Oktober 2017 mendatang.
“Karena empat poin bahasan ini merupakan satu kesatuan, harus dalam satu kesepakatan, gak bisa satu saja,” jelas Juru Bicara Freeport, Riza Pratama kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/8).
Riza mengatakan, dari perundingan empat poin tersebut, Freeport menginginkan kelangsungan operasi sampai 2041.
“Kita minta pemerintah berikan ijin sampai 2041, sehingga tidak lagi berunding di 2021. Kalau kita dikasih kita akan lanjutkan bangun smelter. Smelter kita sekarang kapasitasnya 40 persen, jadi kita akan bangun tambahan 60 persen jadi 100 persen produk konsetrat dimurnikan di dalam negeri,” ujarnya.
“Ya kita juga berharap perundingan ini bisa cepat, bisa tercapai win win solution,” kata Riza.
Jika empat poin yang masih alot dirundingkan itu bisa disepakati, pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang tepat, demi mendukung kesepakatan yang telah ada.
Salah satunya berupa Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan penjaminan stabilitas investasi yang diminta oleh perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat tersebut.
Freeport dalam pengalihan status Kontrak Karya menjadi IUPK dengan satu perjanjian bersama pemerintah.
“Perjanjian stabilitas investasi, isinya adalah stabilitas pajak, fiskal dan hukum dan beberapa hal lain, termasuk stabilitas lain, bisa arbitrase,” jelasnya.
“Sekarang kita bayar pajak 35 persen. Ini lebih besar dari perusahaan lain yang hanya 25 persen. Kita gak apa-apa pajak tinggi tapi stabil. Tidak lagi dipertengahan jalan ada regulasi yang mengganggu investasi,”serunya.
Tentu, diharpkan kesepakatan perlu didukung regulasi yang tepat. Plan kami kan sampai 2041. Tapi tentu semua bergantung bagaimana kesepakatan itu bh bebisa terjalin,” tutup dia.
Sementara terkait divestasi, pada tahun 2014, telah tandatangani divestasi 30 persen.
Yang permintaan 51 persen divestasi saham Freeport masih diperundingkan.
Dari pertanyaan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, bahwa Freeport telah menyetujui 51 persen divestasi saham, rupanya belum.
“Ini masih kita rundingkan,” tukas Riza. (vis)
