TIMIKA,TimeX
Budi Sadikin Direktur utama PT Inalum menegaskan pemerintah Indonesia sudah melunasi saham 51,2 persen kepada PT Rio Tinto dan Freeport-McMoRan, sehingga saham sebesar 51,2 persen sudah resmi menjadi milik Indonesia yang dikelola PT Inalum.
Budi Sadikin
“Saham 51,2 persen sudah dimiliki oleh PT Inalum, dewan direksi sudah bayar, direksi komisaris sudah disusun, perusahaan sudah berjalan untuk memproduksi transisi tambang bawah tanah agar hasil lebih besar lagi,” ungkap Budi saat mendampingi Ignasius Jonan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral kepada awak media di RSMM, Kamis (2/5).
Ia mengatakan deviden untuk semua karyawan yang bekerja di area Freeport dan pemegang saham tidak dibayarkan selama dua tahun. Dana tersebut digunakan membangun jalan transisi tambang bawah tanah.
“Sekarang sudah bangun jalan sepanjang 300 kilometer. Maunya seribu kilometer. Panjang jalan itu seperti dari Jakarta ke Banyuwangi makanya butuh dana yang sangat banyak,” kata Budi.
Sementara Ignasius Jonan Menteri ESDM mengatakan dari saham sebesar 51,2 persen dikelola negara, tujuh persen untuk Kabupaten Mimika dan tiga persen untuk Provinsi Papua.
“Pembagian saham itu sudah selesai dan untuk pengelolaannya di kabupaten dan provinsi bisa ditanyakan ke gubernur dan bupati,” kata Jonan.
Kendati demikian dalam pernyataan Gubernur Papua yang dilansir koran ini beberapa kali, dikatakan bahwa pengelolaan dana 10 persen itu belum jelas karena belum dibentuk BUMD yang akan mengelola dana tersebut.
Jonan mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo semua kegiatan usaha termasuk ekstraktif pertambangan dan migas itu, sebaiknya untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
“Jadi misalnya jumlah dana bantuan untuk masyarakat dinaikan harus mengena langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Menurut Jonan, sebenarnya pembagian saham untuk daerah operasional perusahaan pertambangan umum agak ketinggalan, karena jika hulu migas setiap daerah pasti dapat 10 persen dan itu otomastis.
“Jadi memang pengembangan masyarakat di hulu di migas jauh lebih baik, tapi yang dilakukan Freeport sudah bagus. Freeport sudah kembangkan rumah sakit, fasilitas pendidikan kita dorong untuk pengembangan di bidang yang lain,” ujarnya.
Mantan Menteri Perhubungan itu berharap setelah tahun 2041 tambang emas dan tembaga raksasa di Tembagapura ini semuanya bisa dikelola anak bangsa.
“Tapi harus bisa kelolah ya. Kalau diambil ga bisa ngelola gimana coba,” kata Jonan dengan logat khasnya.
Sementara Mgr John Philip Saklil Pr, Uskup Timika mengucapkan terimakasih kepada PT Freeport Indonesia karena sudah membantu masyarakat Mimika.
“Luar biasa sudah bantu masyarakat, khususnya bantuan kesehatan, pendidikan dengan memberikan beasiswa dan membangun sekolah-sekolah berpola asarama. Saya berharap generasi Papua terutama anak asli daerah ini bisa memanfaatkan program- program pendidikan seperti beasiswa dengan baik,” kata John.
Namun ia berharap bantuan-bantuan dari Freeport lebih merata terlebih kepada masyarakat di pedalaman.
“Banyak program yang dijalankan, hanya tinggal saja bagaimana kualitasnya lebih baik dan lebih merata di daerah-daerah kantong-kantong masyarakat harus difokuskan ke sana. Seperti di Kokonao dan beberapa kampung lain masyarakat belum menikmati listrik dan air bersih. Lembaga-lembaga yang dipercayakan untuk mengelola bantuan-bantuan dari Freeport juga harus lebih profesional,” paparnya.
Ia berharap pengelolaan saham sebesar tujuh persen untuk Kabupaten Mimika bisa dilakukan dengan baik dan profesional agar tidak disalahgunakan. “Harapan saya dana ini bisa menyentuh langsung masyarakat terutama akar rumput,” kata John.
Yang mulia juga mengucapkan terimakasih atas perhatian dari pemerintah pusat, meskipun ia menilai perhatian ini belum maksimal.
“Perhatian pemerintah pusat untuk masyarakat Papua memang sudah seharusnya, hanya saja belum maksimal. Mudah-mudahan ke depan lebih dimaksimalkan,” ucapnya.
Selanjutnya, Yoris Raweyai politisi Partai Golkar berharap dengan kepemilikan saham tujuh persen untuk Kabupaten Mimika dan tiga persen untuk Provinsi Papua, kesejahteraan masyarakat Papua terutama masyarakat asli bisa ditingkatkan.
“Jadi misalnya untuk dunia pendidikan pengelolaan pendidikan harus dilakukan dengan semaksimal mungkin karena didukung dengan dana yang besar. Begitu juga pengembangan di bidang lain jika dilakukan dengan maksimal pasti seluruh masyarakat Papua bisa hidup dalam kesejahteraan,” kata Yoris. (epy/ozy)
