TIMIKA, TimeX
Menyikapi situasi politik dari perbedaan pandangan yang terjadi antara Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan anggota DPRD Mimika, Gubernur Papua, Lukas Enembe disebut sebagai pihak utama yang harus bertanggungjawab.
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Nomor 155.2/420/Tahun 2016 tentang pembatalan dan pencabutan SK Gubernur Papua 155.2/385/Tahun 2015 tentang peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika periode tahun 2014-2019, itu dinilai ada kejanggalan.
Demikian diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid kepada Timika eXpress, Selasa (7/2) di ruang kerjanya.
Menurut dia, surat resmi Gubernur Papua yang ditetapkan di Jayapura pada 29 Desember 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Y. Derek Hegemur,SH.MH juga tidak relevan dengan situasi yang dialami DPRD Mimika.
Harusnya hak-hak dewan masih terhitung sampai tanggal 29 Desember dan harus dibayarkan sesuai dasar SK Gubernur yang baru diterima DPRD Mimika tanggal 6 Pebruari lalu.
Kejanggalan lainnya adalah diterimanya radiogram oleh DPRD Mimika dari Mendagri.
Radiogram tertanggal 5 Januari 2017 mengundang anggota DPRD Mimika untuk dimediasi dengan Bupati Mimika dan pihak terkait lainnya.
Lebih lanjut katanya, surat yang ditandatangani Kepala Biro Hukum Provinsi Papua, itu telah menyembunyikan satu hal, yaitu tidak mencantumkan alasan dicabutnya gugatan banding terkait sengketa status legislatif Timika di tingkat PTUN Makassar oleh Gubernur Papua.
“Dia tidak cantumkan itu sehingga diduga mengelabui kesalahan gubernur. Surat itu menguntungkan posisi gubernur, Ini supaya Mendagri tahu bahwa gubernur penyebab daripada dicabutnya gugatan. Dan ini menunjukan kalau Gubernur Papua telah mengintervensi masalah politik di Mimika tanpa ada solusi penyelesaian,” katanya.
Dijelaskan pula, bahwa Presiden, Mendagri maupun Gubernur tidak dapat mengatakan status DPRD Mimika saat ini tidak aktif.
“Tidak ada satu surat pun bisa menghentikan dan membubarkan DPRD, sebab sistem peradilan di Republik Indonesia tidak seperti ini, kecuali legislatif dapat impeachment presiden, gubernur maupun bupati,” jelasnya.
Jadi surat itu tendensius, surat itu menandakan bahwa seorang Gubernur Papua punya biro hukum sengaja melindungi kesalahannya (Gubernur Papua-Red) yang telah membuat blunder di Timika.
Untuk itu, menindaklanjutinya hal tersebut akan disampaikan langsung ke Mendagri, Menkopolhukam dan Presiden. Pasalnya, Gubernur Papua dengan nyata dan sengaja diduga kuat sekali membuat situasi politik di Mimika terutama DPRD tidak berjalan baik,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Mimika, Victor Kabey di tempat yang sama menilai SK Gubernur Papua tentang pembatalan dan pencabutan SK peresmian DPRD Mimika itu tidak mendasari konsiderans sebagai sebuah dasar kepastian hukum.
Politisi PBB mengancam akan menggugat SK yang dikeluarkan itu ke PTUN karena tidak berdasar ketentuan yuridis atau proses dari Mahkamah Konstitusi (MK),” jelasnya.
Menurut Viktor semua kelembagaan hukum negara termasuk keputusan MK tidak dapat dibatalkan oleh keputusan PTUN.
Maka, dengan dicabutnya gugatan banding, harusnya gubernur tahu apa langkah yang harus dilakukan selanjutnya.
“Ini yang kita bilang gubernur harus bertanggung jawab,” tukasnya. (tan)
