TIMIKA, TimeX
Pemerintah Kabupaten Mimika masih menunggu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait teknis penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di Papua secara offline atau luar jaringan (luring) yang telah disetujui Presiden Joko Widodo.
“Dari pertemuan Presiden dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua DPRP, Ketua MRP, dan para Bupati/Walikota se-Papua di Istana Bogor, untuk sistem tes offline sudah disetujui, tinggal ketentuan khusus mengenai jadwal penerimaan dan formasinya, teknisnya tunggu dari Menpan RB, Syafruddin. Harapan kita dalam waktu dekat sudah ada putusannya,” ujarnya.
Karena penerimaan CPNS di Papua tidak mengikuti jadwal nasional yang akan berakhir pada 15 Oktober 2018, maka diimbau kepada para pelamar CPNS tidak hanya berharap penerimaan di daerah.
“Ada peluang kesempatan dibukanya penerimaan di seluruh instansi dan lembaga negara harus diikuti sesuai disiplin ilmu tanpa berharap pada penerimaan CPNS 2018,” harap Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Ausilius You kepada wartawan di Kantor Pusat Pemerintaan SP3, Minggu (7/10).
Seperti diberitakan koran ini sebelumnya, Sekda You kembali menegaskan, dari tujuh poin peryataan tersebut, salah satunya penerimaan CPNS di Papua dilakukan secara offline atau diluar jaringan, ini lebih kepada masalah geografis dan sarana prasarana yang ada,” ujarnya.
Sementara menyangkut penerimaan CPNS 2018 di Papua secara serentak, waktunya akan disepakati. Termasuk kuotanya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
“Dari yang ditetapkan Kemenpan RB kuota CPNS Mimika 2018 sebanyak 300, kemungkinan bertambah. Tapi soal ini masih ada pertemuan lanjut dengan Menpan RB dalam waktu dekat. Kami upayakan 1.040 kuota yang diusulkan bisa diakomodir, sebab sudah 4 tahun di Mimika tidak ada penerimaan CPNS,” tegasnya menambahkan dengan prioritas utama adalah Orang Asli Papua (OAP).
Unutk diketahui, tujuh peryataan yang ditandatangani oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, Ketua DPRP, Yunus Wonda, dan Ketua MRP, Timotius Murib, dan para Bupati/Walikota se Provinsi Papua, meliputi
- Seleksei CPNS dilaksanakan secara offline
- Seleksi tidak menggunakan CAT tetapi LJK
- Keputusan tentang kelulusan CPNS ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian (Gubernur/Bupati/Walikota).
4.Diberikan kewenangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk merubah formasi sesuai kebutuhan daerah.
- Penerimaan seleksi CPNS 2018 tidak membatasi hanya bidang kesehatan, pendidikan,, dan bidang teknis lainnya, tetapi dibuka secara umum, mengingat banyak pelamar pada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki pendidikan umum.
6.Mengakomodir tenaga honorer dan K2 yang tidak lulus tes tahun 2013 dan yang belum terdaftar dalam database, agar diterima melalui formasi khusus, dan
7.Apabila peryataan tidak disetujui, maka seluruh formulir CPNS 2018 akan dikembalikan. (a30)
