“Kalau ternyata ada penyalahgunaan anggaran, yah ditangkap dan diproses saja, kasi masuk di penjara supaya memberikan pelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama”
Eltinus Omaleng
TIMIKA,TimeX
Eltinus Omaleng, Bupati Mimika menegaskan sekarang semua mata tertuju di kampung mengawasi penggunaan dana desa (DD). Apabila ada kepala kampung yang melakukan penyalahgunaan DD, Kepolisian Resor Mimika harus menangkap dan memproses oknum kepala kampung tersebut. Karena setiap tahun Pemerintah Kabupaten Mimika mengalokasikan sekira Rp300 miliar untuk mendukung pembangunan di setiap kampung di Mimika.
“Uang besar itu ada di kampung, makanya semua mata sekarang ini tertuju ke kampung untuk awasi dana desa itu. Setiap tahun kami keluarkan sekira Rp300 miliar untuk pembangunan di kampung-kampung, itu sudah termasuk dana desa yang disalurkan dari Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) ditambah sharing dari kabupaten,” jelasnya.
Mimika sebutnya, seluruhnya terdapat 133 kampung. Dalam setahun mengelola DD dan ADD total mencapai Rp1,2 miliar hingga Rp1,6 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, katanya, tidak ada alasan bagi aparat kampung untuk tidak membangun kampungnya masing-masing.
“Kepala kampung itu merupakan perpanjangan tangan pemerintah mulai dari pusat dan yang ada di tingkat paling bawah,” katanya.
Ia mengingatkan kepala kampung harus bekerja di kampung, jangan lagi tinggal di kota. Terutama kepala kampung di daerah yang jauh-jauh, jangan alasan ini itu, lalu tinggal di kota, mabuk dan tidur-tiduran di pinggir jalan.
“Saya harap hal itu tidak terjadi lagi,” katanya.
Ia meminta langkah tegas pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut tuntas penyalahgunaan dana desa oleh oknum aparat kampung.
“Kalau ternyata ada penyalahgunaan anggaran, yah ditangkap dan diproses saja, kasi masuk di penjara supaya memberikan pelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama,” paparnya.
Kompol I Nyoman Punia, Waka Polres Mimika kepada wartawan, Selasa (25/2) di Graha Eme Neme Yauware mengatakan DD yang dikucurkan Pemerintah Pusat ditambah dengan ADD yang merupakan dana sharing dari kabupaten peruntukannya jelas, yaitu untuk membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat di setiap desa.
“Kami tidak ingin melihat aparat kampung di Mimika masuk penjara karena menyalahgunakan dana desa. Jangan berpikir dana desa itu milik pribadi, lalu digunakan semaunya. Kami akan proses oknum-oknum yang menyelewengkan dana desa,” kata Nyoman.
Ia mengatakan jajarannya saat ini tengah menyelidiki kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh sejumlah oknum aparat kampung di Mimika. “Memang ada beberapa yang sementara dalam tahap penyelidikan kami,” jelasnya. (ale)
