Foto: Rina/TimeX
TIMIKA,TimeX
Sidang DD terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan agenda putusan majelis hakim yang dijadwalkan pada Kamis (22/2) di Pengadilan Negeri Mimika akhirnya ditunda pada Rabu (28/2) pekan depan. Penundaan ini terjadi lantas salah satu majelis hakim sedang menjalani dinas luar kota.
Hal ini disampaikan Humas Pengadilan Negeri Mimika Fransiscus Y Babthista saat ditemui wartawan di PN usai sidang, Kamis (22/2).
Fransiscus mengungkapkan dalam sidang ini majelis hakim telah menyiapkan materi putusannya namun karena ada urusan kantor yang tidak bisa ditunda sehingga sidang ini ditunda.
Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang sebelumnya pada agenda tuntutan menuntut DD 14 tahun penjara.
Jaksa Achmad Bhirawa B saat ditemui wartawan di Pengadilan Negeri Mimika pada Selasa (20/2) menjelaskan pihak penasehat hukum DD dalam pembelaan atas tuntutan JPU meminta keringanan hukuman bagi kliennya.
“PHnya terdakwa hanya meminta maaf karena telah mengupload status tersebut dan juga mereka meminta keringanan hukumannya,” ujarnya.
Ia mengatakan meskipun dalam pembelaan meminta keringanan hukuman namun pihak DD tetap menerima tuntutan JPU pidana penjara 1 tahun 6 bulan denda Rp100.000.000,00 dan subsidiair tiga bulan kurungan.
Sementara pihak kejaksaan lanjut Bhirawa tetap pada keputusan beberapa dalam sidang tuntutan pada Kamis (1/2) lalu dimana terdakwa DD telah melakukan kesalahan sesuai dengan UU dan kearifan lokal.
DD terpaksa duduk di kursi pesakitan berawal dari dirinya memposting foto Pastor Adrianus Warjito, SCJ hadir saat demo guru honor tuntut pembayaran insentif di status facebooknya sehingga menjadi viral, Rabu (26/7). Selain foto juga menuliskan empat poin. Namun pada poin kedua yang menjadi persoalan ia menulis ‘Apakah hal ini bagian dari penghasilan tambahan seorang PASTOR’?
Atas postingan itu Orang Muda Katolik (OMK) Katedral Tiga Raja yang merasa pastornya dilecehkan melaporkan DD pada Kamis (27/7) di Polres Mimika dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (aro)
