Benahi organisasi dan 11 Lembaga Adat
TIMIKA, TimeX
Pascadiberhentikannya direktur Lemasa bersama wakilnya, roda organisasi Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa) sementara dipercayakan kepada Stingak Jhon Beanal sebagai pelaksana tugas (PLT).
Menjalankan tugas serta tanggungjawabnya, prioritas utama adalah membenahi sistem administrasi kelembaga, termasuk 11 wilayah adat suku Amungme di Kabupaten Mimika.
Prioritas tugas yang akan dijalankan Stingal mendasari keputusan rapat istimewa bersama pendiri Lemasa, Jumat (18/3) lalu.
Dalam rapat tersebut sekaligus diputusakan untuk memberhentikan dua pucuk pimpinan Lemasa, karena dinilai melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.
“Saya akan benahi mulai dari level pimpinan, karyawan, kepala biro hingga karyawan biasa di Lemasa,” ujar Stingal yang resmi PLT Direktur Eksekutif Lemasa, saat ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya, Selasa (29/3).
Terkait penataan 11 wilayah adat, dinulai dari Nol Naisuri di bawah komando Lemasa, melalui penguatan kapasitas lembaga adat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan, agar perangkat dari kelembagaan tersebut dapat menjalankan fungsi tugas serta roda organisasi ke depanya lebih baik.
“Kita mau Lemasa ada perubahan signifikan dan produktivitas dalam membangun masyarakatnya,” jelasnya.
Selain pembehanan di tubuh organisasi, infrastruktur, khusus pembangunan dan renovasi honai/ Kantor Lemasa di Jalan Agimuga mile 32 sementara dikerjakan.
“Kita harus miliki rumah yang bagus, baru laksanakan tugas pekerjaan sesuai fungsi, agar dalam pelayanan organisasi atau kelembagaan untuk kepentingan khusus masyarakat amungme lebih optimal,” tambahnya.
Stingal pun mengakui, ada batasan tugas selaku PLT Lemasa tidak berwenang menyusun program, melainkan hanya diperboleh menjalankan mandataris program dari 14 dewan adat Amungme Naisuri (Tetua Lemasa-Red).
“Amungme Naisuru itu ibaratnya DPR dan kami adalah pemerintah. Karena 14 orang Amungme Naisuri dari 11 wilayah adat merupakan tonggak pengambil keputusan terhadap kebijakan lembaga,” tandasnya. (a19)
