TIMIKA, TimeX
Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Mimika akan menggelar tes tertulis bagi calon Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 6 November mendatang. Namun hingga saat ini belum ditentukan tempat untuk diselenggaran tes. “Kita sudah tentukan tanggal 6 ini dilakukan tes tertulis tapi kita masih cari tempat yang pas,” ungkap Ketua KPUD Mimika Theodora Ocepina Magal saat ditemui Timika eXpress di ruang kerjanya, Kamis (2/11).
Ia mengatakan rencananya tes tertulis akan dilakukan di gedung sekolah pada siang haru setelah siswa pulang sekolah. Untuk itu pihaknya sudah menyurati beberapa sekolah tetapi belum ada jawaban. “Mudah-mudahan ada sekolah segera menjawab surat yang sudah kita sampaikan, supaya tes tertilus segera dilakukan karena sudah sangat terlambat. Kalau daerah lain tahapan seleksi calon PPD dan PPS sudah dilaksanakan sejak tanggal 12 Oktoberkarena tanggal 11 November PPD dan PPS sudah harus dilantik,” katanya.
Theodora menyampaikan jumlah PPD dan PPS yang dibutuhkan untuk ditempatkan diseluruh wilayah di Kabupaten Mimika sebanyak 900 orang. “Rinciannya PPD sebanyak 412 orang sedangkan PPS 498 orang,” ujar Theodora.
Sementara itu untuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) smapai saat ini belum dikirim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena belum ada permintaan dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
“Biasanya dari dirjen menyurati kami tapi sampai saat ini belum ada surat yang masuk. Kami tidak bisa langsung serahkan data DP4 ke KPUD, harus dikirim ke Dierjen Kependudukan dan Catatan Sipil kemudian akan diverifikasi dan diteruskan ke KPU pusat. Nanti KPU pusat yang akan kirim data ke KPUD Mimika” jelas Kepala Dispencapil, John Wicklif Tegai saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.
Ia menyebutkan dalam proses pemutakhiran data penduduk mengalami kendala teknis dan administratif, namun diupayakan sebelum permintaan DP4 dari pemerintah pusat pemutakhiran data sudah selesai dilakukan.
“Pemutakhiran juga agak terlambat karena sistem jaringan untuk mencetak blangko terganggu. Tapi kalau memang dibutuhkan segera maka kami akan libatkan distrik untuk mendistribusikan blangko pemutakhiran data, supaya diteruskan ke kelurahan atau kampung dan RT-RT untuk bisa memverifikasi data penduduk bersama warga,”” kata John. (tan/a26)
