Parjono:Penanganan Warga di Tembagapura Harus Cepat
“Kalau Amungme sendiri yang ada di sini mungkin kita bisa bicara, tapi ini kelompok yang datang dari mana-mana masuk jadi susah untuk dekati mereka. Saya hari itu juga sudah komunikasi dengan mereka, dan mereka bilang kalau mereka bukan mau keluar baru masuk, tetapi bertahan untuk perang dan mau ‘merdeka’. Itu intinya yang mereka bicarakan ke saya”
TIMIKA, TimeX
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE.,MH mengakui kesulitan membentuk tim negosiasi untuk bertemu dan berdialog langsung dengan kelompok Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang kini menguasai perkampungan di Tembagapura.
Sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan bersama pimpinan TNI-Polri, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemda Mimika, Rabu (1/11) lalu, orang nomor satu di Mimika selaku leading sector telah menunjuk tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan sebagai tim negosiator.
Hanya saja diantara tokoh-tokoh tersebut ‘angkat tangan’ alias belum ada yang berani bertemu langsung dengan KKB.
“Untuk tim negosiasi bisa kita bentuk. hanya saja butuh kesiapan dan keberanian. Belum ada yang berani masuk ke kelompok bersenjata,” jelasnya kepada wartawan usai memimpin pertemuan tertutup dengan sejumlah pimpinan SKPD, di Pendopo Rumah Negara, Jumat (3/11).
Dari batas waktu lima hari yang diberikan kepada tim negosiasi unutk bisa bertemu dengan KKB, ini menunjukan komitmen para petinggi TNI-Polri di Timika, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemda Mimika masih memilih jalur negosiasi demi mengedepankan aspek humanis dan komprehensif guna menciptakan situasi Kamtibmas yang lebih kondusif di area Tembagapura akibat serangkaian teror bersenjata, sejak Sabtu (21/10) lalu.
“Yang jadi kendala tokoh yang kita hubungi menolak bergabung dalam tim untuk bertemu langsung dan berkomunikasi dengan KKB. Kami terus bangun komunikasi dengan mereka dan mencari tokoh yang memiliki keberanian bertemu langsung dengan KKB. Intinya masyarakat tidak mau terlibat dengan persoalan ini. Di sana mereka juga takut pihak bersenjata maupun di sini. Pendeta juga angkat tangan, tokoh lainya juga angkat tangan,” tutur Eltinus.
Bupati pun menberi sinyal jika tim negosiasi tidak dapat dibentuk, maka langkah selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada TNI-Polri.
Hanya saja ini bukan kewenangan pemerintah.
Kalau pun dari langkah-langkah yang ditempu TNI-Polri berakibat buruk atau fatal, maka LLB yang juga merupakan masyarakat pemerintah akan dilindungi.
Bupati Omaleng menambahkan, saat komunikasi dengan KKB, katanya, salah satu keinginan mereka (KKB) adalah meminta bertemu dengan wartawan agar kegiatan atau apa yang mereka inginkan diekspos media masa.
“Waktu komunikasi dengan mereka, memang saya diizinkan bertemu asalkan bawa wartawan. Hanya saja kepastian apakah KKB masih mau dan bersedia untuk bertemu langsung atau tidak,” kata Omaleng.
Demikian pula kata dia, KKB yang kini berada di perkampungan Tembagapura bukan saja berasal dari satu kelompok, tetapi gabungan dari beberapa kelompok di Papua Tengah dan sekitarnya.
“Kalau Amungme sendiri yang ada di sini mungkin kita bisa bicara, tapi ini kelompok yang datang dari mana-mana masuk jadi susah untuk dekati mereka. Saya hari itu juga sudah komunikasi dengan mereka, dan mereka bilang kalau mereka bukan mau keluar baru masuk, tetapi bertahan untuk perang dan mau ‘merdeka’. Itu intinya yang mereka bicarakan ke saya,”ungkap Eltinus.
Selain itu, menyikapi warga masyarakat di perkampungan Tembagapura yang terancam kelapran akibat terisolir setelah kawasan permukimannya dikuasai KKB, Bupati Omaleng telah memastikan pendistribusian bahan makanan (bama) ke Kampung Banti, Utikini dan Kimbeli.
“Kita tetap kirim bantuan bama kesana, karena kami sudah siapkan dan besok (hari ini-Red) sudah didrop tinggal TNI-Polri atur pendistribusiannya ke masyarakat,” tandasnya.
Sementar itu, Ketua Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu (KKJB), Parjono meminta pemerintah dan aparat keamanan setempat agar mengambil langkah cepat menangani warga di Tembagapura.
“Pemerintah dan polisi harus segera evakuasi warga dari Banti dan sekitarnya karena warga pendatang juga banyak,” kata Parjono saat ditemui Timika eXpress di Sekretariat KKJB, Jumat kemarin.
Permintaan Ketua KKJB ini menyusul ditemui sejumlah warga beberapa hari lalu lantas mengadukan soal kondisi pendulang di Tembagapura.
“Warga pendatang sebanyak 500 orang yang profesi pendulang dan bermukim di Banti saat ini tidak bisa berbuat apa-apa karena bahan makanan mereka sudah menipis dan dipastikan habis pada Minggu (5/11). Ada juga 113 warga di Utikini juga belum dievakuasi,” ujarnya.
Dari informasi yang diterima, lanjut mantan anggota Subden POM Timika, kondisi ketiga kampung di Tembagapura sejak dikuasai KKB, semakin memprihatinkan.
Apalagi pemerintah dan aparat terkesan lamban dalam proses evakuasi warga.
Kondisi ini membuat warga terdampak teror psikis, bahkan ada warga yang diperlakukan secara keji oleh oknum KKB.
Menurut rencana, lanjut Parjono, kelompok paguyuban warga pendatang akan menggelar pertemuan guna membahas langkah yang akan diambil untuk membantu proses evakuasi warganya dari Tembagapura.
Rencana pertemuan hari ini, Sabtu (4/11) akan dilangusngkan di Kantor Sekretariat KKJB. (tan/aro)
