Foto: dok/timex
dr. Evelyn Pasaribu
TIMIKA,TimeX
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika, dr. Evelyn Pasaribu mengungkapkan bahwa tunggakan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang belum dibayarkan sampai saat ini sebesar Rp9 miliar.
Tunggakan yang belum terbayarkan selama enam bulan tersebut meliputi biaya pengobatan dan uang jasa tenaga medis di RSUD setempat.
“Tunggakan BPJS Kesehatan terakhir dibayarkan periode januari-Maret 2018. Sedangkan mulai April-September 2018 masih menunggak,” terang Evelyn saat diwawancarai usai kegiatan di hotel Grand Mozza, Kamis (4/10).
Ia menjelaskan, bahwa setiap bulannya, klaim ke pihak BPJS Kesehatan kisaran Rp1 miliar sampai Rp1,5 miliar sebagai tanggungan jaminan sosial kepesertaan.
Pasalnya, alur proses pembayaran klaim melalui beberapa tahapan, yakni setelah pihak RSUD ajukan, pihak BPJS menindaklanjutinya dengan verifikasi, dan tidak menutup kemungkinan dari hasil verifikasi ada yang dikembalikan karena belum selesai.
Apalagi dengan adanya peningkatan pelayanan dan aturan baru sistem pelayanan BPJS online, pasien dari Puskemas tidak bisa langusng ke RSUD.
“Dari tingkat pelayanan pertama misalnya Puskesmas harus terkategori tipe D baru bisa rujukan ke RSUD tipe C. Jadi mengenai sistem rujukan onlie tidak bisa ke tipe C kalau belum lewat tingkat pelayanan tipe D seperti Rumah Sakit Kasih Herlina. Prosedurnya begitu,” katanya.
Kendati demikian, sambung Evelyn, pembayaran dana sebagai tanggungan BPJS terhadap peserta program bersifat fluktuatif, yaitu nominal biaya tidak menentu, atau tergantung jumlah pasien yang berobat.
Meski belum dibayarkannya tunggakan BPJS Kesehatan, hal tersebut tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan pasien BPJS Kesehatan.
“Agar tidak menghambat pelayanan kepada pasien, kami terus berkoordinasi dengan pihak BPJS menyangkut pembayaran tunggakan. Katanya masih dalam proses dan kami menunggus saja, dengan tetapi memberikan pelayanan optimal, khusus kepada pasien BPJS,” ujarnya.
Ia tidak menampik, bahwa pelayanan pasien BPJS Kesehatan dengan Pasien non BPJS tetap disamaratakan dan tidak dibeda-bedakan.
Khusus pasien BPJS disesuaikan dengan klaster dari kepesertaan program BPJS Kesehatan yang diikuti.
“Kalau pasien kelas 1 tetap menempati kamar VIP, beda dengan pasien kelas 2-3, kalau memang pasien kelas 2 ingin menempati ruang VIP berarti pasien tetap harus membayar biaya lebih sesuai standar klaster kelas 1,” jelasnya.
Selain pelayanan, sambung Evelyn, untuk obat- obatan, pasien BPJS Kesehatan tetap memperoleh obat sesuai kebutuhanya, termasuk tindakan operasi pun tertanggung tanpa harus pasien peserta program mengeluarkan biaya.
“Biasanya kalau pasien peserta program jalani operasi, proses pembayarannya oleh BPJS sistem perpaket, yaitu mulai obat-obatan hingga jasa medis. Adapun obat-obatannya kami RSUD yang siapkan, dan tidak pernah meminta keluarga pasien untuk membelinya di apotik. Intinya pasien peserta program BPJS terima bersih pelayanan,” imbuhnya. (a30)
