Sikapi Gejolak Freeport dan Pemerintah
TNI/POLRI dan FKUB Akan Gelar Doa Lintas Agama
TIMIKA, TimeX
Berbagai tanggapan terkait eksistensi Freeport yang tengah bergejolak dalam negosiasi dengan Pemerintah Indonesia terus mendapat respon positif dari tokoh masyarakat setempat.
Salah satunya tokoh muda Amungme, Vebian Magal,S.Ip,M.Si mengakui bahwa kehadiran PT Freeport Indonesia (PTFI) di Tanah Amungsa Bumi Kamoro, telah merubah peradaban hidup masyarakat setempat.
“Freeport telah merubah hidup kami. Dan selama 50 tahun kehadirannya sudah memberi kontirbusi buat rakyat Papua, khususnya Mimika, termasuk Negara Indonesia,” jelas Vebian yang Wakil Sekretaris (Wase) Bidang Pendidikan dan Kesehatan pada Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK) saat jumpa pers di Manna Bakery, Rabu (1/3).
Pasalnya, sejak perusahaan tambang raksasa milik McMoran Copper melakukan eksploitasi hingga eksplorasi di tanah Amungsa, saat itu pula kehidupan tradisional masyarakat setempat ikut bertumbuh bersama Freeport.
“Pendahulu kami merasakan dampak sehingga menerima kedatangan Freeport, dengan harapan membawa perubahan dan kebijakan yang baik. Dan, ini ada bukti nyata, tidak hanya masyarakat Amungme Kamoro, tetapi lima suku kekerabatan merasakan dampaknya,” jelasnya.
Selain itu, menyikapi kisruh Freeport serta dampak luas yang sudah menimpa karyawan, termasuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat, sebagai pemilik ulayat tidak menginginkan emas di dalam perut tanah Amungsa dikelola oleh pihak lain selain Freeport, apalagi BUMN milik pemerintah.
Argumennya, sebab pemerintah belum menunjukan bukti nyata membuka keterisolasian masyarakat. Sedangkan Freeport telah melakukan berbagai program sosial kemasyarakatan di berbagai bidang, mulai pendidikan, kesehatan, perekonomian maupun infrastruktur.
Tidak hanya itu, paket bantuan dan support di bidang olahraga dan lainnya mendapat perhatian lebih dari perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia itu.
“Karenanya, saya minta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan Freeport dan tidak bertanggung jawab menyikapi situasi saat ini jangan ganggu aspirasi dukungan kami yang sedang bertumbuh bersama Freeport.
Lebih lanjut, Vebian menegaskan, terkait adanya tanggapan dari pihak-pihak yang mengatasnamakan tokoh masyarakat, yang menyebutkan bahwa program pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi oleh LPMAK terdampak Freeport, itu sama sekali tidak benar.
“Saat ini kita masih jalan seperti biasa,” tegasnya.
Bahkan, pihaknya sudah membentuk tim untuk membuat strategi terbaik, mengamankan dan bisa melewati situasi ini, agar tidak berdampak pada program yang sudah dirancang sepanjang 2017.
“Untuk bidang pendidikan sementara kita tidak lakukan rekrut peserta beasiswa baru, ini sudah sejak 2016, tetapi hanya melanjutkan peserta yang sudah dibiayai dari tahun sebelumnya.
Kemudian di bidang kesehatan untuk fasilitas fisik belum bisa dibangun, tetapi untuk akses layanan pengobatan tetap berjalan.
“Yang kita harapkan Freeport kembali berjalan normal, sehingga ke depan bisa ada peningkatan program, baik itu pembangunan rumah sakit, juga mendorong dan memaksimalkan pelayanan klinik terapung sampai ke kampung-kampung. Selain itu meningkatkan fasilitas rumah sakit dan merekrut peserta beasiswa baru dibidang pendidikan. Situasi ini yang saya minta semua pihak paham. Jangan buat kisruh baru, atau lebih baik netral dengan melihat semua dimensi kehidupan masyarakat saat ini,” ungkapnya.
Dikatakan pula, Freeport menjadi penting karena perekonomian di Timika tergantung kepadanya.
“Pemerintah juga harus jujur kalau 80 persen pendapatan dan penerimaan daerah dari Freeport. Baiknya kita semua ikut mendukung agar kisruh ini segera menemukan solusi yang saling menguntungkan semua pihak,” harapnya lagi. Tentunya, aspirasi dari masyarakat harus dipertimbangkan pemerintah dengan menelurkan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat banyak,” tandasnya.
TNI/POLRI dan FKUB Adakan Doa Lintas Agama
Menyikapi situasi pelik yang dihadapi Freeport, sekaligus mengembalikan mental psikologis dari ribuan karyawan yang telah dirumahkan, di-PHK dan direlokasi, TNI-Polri bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) akan menggelar doa lintas agama.
Aksi moral tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu, 18 Maret mendatang di Graha Eme Neme Yauware.
Rencana ini telah disepakati melalui rapat terbatas Ketua FKUB Timika, Ignatius Adii bersama Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon, Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Windarto, juga Kepala Kantor Kementrian Agama, Utler Adrianus di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mimika, Kamis (2/3).
Dandim Windarto, saat itu menegaskan, kegiatan doa bersama bukannya membela Freeport atau pemerintah, namun lebih kepada dukungan moril yang sifatnya netral menyikapi dampak yang terjadi.
“Kita doakan yang terbaik untuk karyawan, pemerintah daerah Mimika dan Pemerintah pusat, juga Freeport agar permasalahan ini segera tuntas,”ungkapnya.
Menyusul, Kapolres Mackbon berharap situasi yang terjadi cepat terselesaikan, guna meringankan beban mereka yang terkena dampak langsung,” tandasnya.
Semua Stakeholder Harus Bersatu
Selanjutnya, Ketua Komisi B DPRD Mimika, Cristian Viktor Kabey pun berharap semua stakeholder di Mimika harus bersatu memulihkan situasi Mimika dari kisruh Freeport.
“Kita harus bersatu memberi telaan dan masukan dari berbagai lini, sehingga menjadi pertimbangan, dan negosiasi antara Freeport dengan pemerintah bisa menemukan solusi kesepakatan”.
Demikian kata Viktor Kabey kepada Timika eXpress, pada (2/3) di Kantor DPRD Mimika.
Ia pun menyayangkan saat ini stakeholder di Mimika berjalan sendiri-sendiri menemui pemerintah di Jakarta.
“Yang paling utama kita sikapi situasi daerah dengan dampak yang terjadi. Harusnya semua pemerintah daerah dibawah Pemerintah Provinsi Papua saling mendukung ketika membawa aspirasi ke pusat,” katanya.
Menurutnya, jika aspirasi disampaikan masing-masing kelompok, tentunya akan membingungkan pemerintah. Kita harus perhatikan masyarakat akar rumput yang sudah mulai beraksi dari dampak yang terjadi.
“Mari kita dukung Pansus DPRD terkait Freeport dan tim peduli bentukan Pemda Mimika.
Maksudnya aspirasi karyawan dan juga masyarakat adat jadi satu. Tentunya kita harus duduk bersama dan bicarakan persoalan dan solusi penyelesaiannya. Kalau saat ini semua ambil langkah masing-masing, kita khawatirkan situasi akan semakin pelik, apalagi kalau aspirasi masyarakat tidak disikapi,” tukasnya.(tan/a21/a24)
